JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi peternak dan pembudidaya ikan dari lonjakan harga pakan. Ia meminta pemerintah mengkaji skema subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran agar kenaikan biaya produksi tidak semakin menekan usaha masyarakat.

“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pelaku sektor pangan, termasuk peternak dan pembudidaya ikan. Jangan sampai mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, sementara harga jual hasil usahanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” ujar Usman.

Menurut Usman, pakan merupakan komponen utama dalam kegiatan peternakan dan perikanan budi daya. Ketika harganya terus meningkat tanpa diikuti kenaikan harga jual hasil produksi, pendapatan pelaku usaha akan semakin tergerus. Kondisi tersebut bahkan berpotensi mengancam keberlanjutan usaha peternak dan pembudidaya skala kecil.

Ia mengungkapkan, berdasarkan aspirasi dalam pertemuan Komisi IV DPR RI bersama penyuluh dan pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, biaya pakan dapat mencapai hampir 85 persen dari total biaya produksi.

Bahkan, harga pakan dilaporkan telah mengalami kenaikan hingga empat kali sepanjang 2026. Sementara itu, harga jual ikan tidak mengalami kenaikan secara sebanding sehingga margin keuntungan pembudidaya semakin tertekan.

Biaya Pakan Capai 85 Persen, Usman Minta Subsidi

Usman menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan perlindungan yang lebih merata bagi seluruh pelaku sektor pangan. Jika petani mendapatkan dukungan melalui kebijakan pupuk bersubsidi, peternak dan pembudidaya ikan juga perlu memperoleh perhatian serupa karena pakan menjadi kebutuhan utama dalam proses produksi.

“Pemerintah perlu mengkaji skema subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, terutama bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil. Kebijakan tersebut harus dirancang agar dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha masyarakat,” ucapnya.

Selain subsidi, Usman mendorong penguatan industri pakan dalam negeri, jaminan ketersediaan bahan baku, serta perluasan jaringan distribusi. Pembangunan industri pakan di berbagai wilayah juga perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah tertentu sekaligus menekan biaya pengangkutan.

Menurutnya, persoalan distribusi menjadi perhatian khusus bagi daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Biaya transportasi dan pengiriman antarpulau berpotensi meningkatkan harga pakan yang harus ditanggung peternak maupun pembudidaya ikan.

Karena itu, pemerataan akses terhadap pakan dengan harga kompetitif harus menjadi bagian dari kebijakan penguatan sektor pangan daerah. Dengan ketersediaan pasokan dan distribusi yang lebih baik, pelaku usaha di wilayah kepulauan diharapkan tidak terus menanggung beban biaya yang lebih tinggi.

Usman Dorong Pembenahan Industri Pakan dan Perlindungan Usaha

Lebih lanjut, Usman mengingatkan pemerintah agar program penguatan sektor peternakan dan perikanan tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana produksi. Dukungan terhadap biaya operasional, akses permodalan, pendampingan, hingga kepastian pasar juga harus menjadi perhatian.

Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait mengevaluasi tata kelola pakan nasional serta merumuskan skema perlindungan yang dapat diakses peternak dan pembudidaya ikan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar pelaku usaha kecil memiliki kemampuan untuk mempertahankan produksi di tengah kenaikan biaya operasional. Tanpa dukungan yang memadai, tekanan harga pakan dapat semakin memperlemah daya tahan usaha masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan hasil produksi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Pemerintah harus memastikan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan memperoleh dukungan yang memadai agar usaha mereka tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak,” tegasnya (red)