JEMBER, BERITA SENAYAN – Polemik penggunaan sound horeg di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Jember, segera memasuki babak baru. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan akan menerbitkan regulasi untuk mengatur aktivitas sound horeg agar tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang), Muhammad Khozin, mengatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan Kemendagri terkait penyusunan aturan tersebut. Ia berharap regulasi yang segera diterbitkan dapat menjadi jalan tengah bagi berbagai pihak yang selama ini memiliki pandangan berbeda mengenai sound horeg.

“Perlu ada aturan soal penggunaan sound horeg yang didasari pada semangat win-win solution. Insya Allah tidak lama lagi regulasi mengenai sound horeg akan diterbitkan Kemendagri,” ujar Khozin.

Menurutnya, penyelesaian polemik tidak harus dilakukan dengan melarang sound horeg secara menyeluruh. Yang dibutuhkan adalah pengaturan operasional agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan gangguan sosial maupun bertentangan dengan norma agama dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Khozin Dorong Regulasi Sound Horeg Berbasis Win-Win Solution

Khozin berpandangan, pengaturan sound horeg harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Regulasi tersebut perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan ulama yang menginginkan ketenteraman, sekaligus memperhatikan keberlangsungan usaha para pelaku industri sound system.

“Prinsipnya, sound horeg tidak harus dilarang seutuhnya. Perlu pengaturan mengenai operasionalisasinya agar aktivitas tersebut tetap bisa berjalan dengan memperhatikan ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan norma yang berlaku,” tegasnya.

Ia menilai dialog dan kepastian hukum menjadi kunci penyelesaian polemik. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan sound horeg tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun pelaku usaha.

Batas Desibel hingga Jam Operasional Masuk Materi Pengaturan

Sebelumnya, Khozin telah bertemu dengan Bupati Jember Muhammad Fawait untuk membahas polemik penggunaan sound horeg. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengidentifikasi sejumlah materi yang perlu dimasukkan dalam pengaturan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain evaluasi keberadaan dancer atau penari, pengendalian minuman keras (miras), pembatasan lokasi dan jam operasional, serta penetapan batas maksimal tingkat kebisingan yang diukur menggunakan satuan desibel (dB).

Khozin berharap pemerintah pusat melalui Kemendagri segera menghadirkan kerangka regulasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan sound horeg.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat menghadirkan kerangka regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan sound horeg,” pungkasnya (red)