JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Desakan tersebut menyusul langkah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 12–13 November 2026 yang menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan penempatan PMI bermasalah. KP2MI mencabut izin usaha PT Alfa Nusantara Perdana (ANP) dan menghentikan sementara kegiatan penempatan PMI oleh PT Ceger Sari Buana selama tiga bulan.

Menurut Asep Romy, penindakan tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penempatan PMI secara menyeluruh. Pembenahan perlu dilakukan sejak proses perekrutan di dalam negeri hingga perlindungan pekerja selama berada di negara tujuan.

“Praktik TPPO dan penempatan PMI secara nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Di balik praktik tersebut ada keselamatan, masa depan, bahkan nyawa warga negara yang dipertaruhkan. Negara harus hadir memberikan perlindungan nyata,” tegasnya.

Ia menilai pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi. Pemerintah harus memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan berjalan sesuai ketentuan serta tidak membuka ruang bagi eksploitasi pekerja.

Asep Romy Minta Perusahaan Nakal Ditindak Tegas

Asep Romy menekankan sejumlah langkah yang perlu diperkuat pemerintah untuk mencegah TPPO dan penempatan PMI secara ilegal. Salah satunya memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), mulai dari pemeriksaan legalitas, proses perekrutan, hingga pemenuhan kewajiban perusahaan.

Ia meminta perusahaan yang terbukti melanggar dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang harus diproses melalui jalur hukum.

Selain pengawasan perusahaan, legislator asal Jawa Barat tersebut mendorong perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi dan informasi lowongan kerja luar negeri yang legal.

Pemerintah juga diminta memperketat pemeriksaan dokumen dan legalitas penempatan, mulai dari identitas calon pekerja, perjanjian kerja, visa, hingga izin kerja atau working permit.

“Kami menilai ini penting untuk memastikan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan dan tidak menempatkan PMI dalam situasi rentan terhadap eksploitasi maupun persoalan hukum,” ucapnya.

Menurut Asep Romy, pemeriksaan tersebut penting agar calon pekerja migran tidak terjebak tawaran pekerjaan ilegal yang berisiko menimbulkan eksploitasi, penipuan, maupun persoalan hukum di negara tujuan.

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Hak dan Jaminan Sosial

Lebih lanjut, Asep Romy menegaskan perlindungan terhadap PMI harus tetap diberikan selama mereka bekerja di luar negeri. Pemenuhan hak tersebut mencakup kepastian kontrak kerja, pembayaran upah sesuai perjanjian, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pengaduan, hingga pendampingan ketika pekerja menghadapi persoalan dengan pemberi kerja.

Ia juga mendorong penguatan sinergi antara KP2MI, Kepolisian RI, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, BP3MI, hingga pemerintah desa dalam mencegah dan menangani TPPO.

Menurutnya, pemerintah daerah dan desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Keduanya dapat berperan dalam mendata calon PMI, mengawasi aktivitas perekrutan, menyebarluaskan informasi lowongan kerja resmi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

Asep Romy berharap penindakan terhadap perusahaan bermasalah tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Pemerintah juga harus memastikan hak calon PMI maupun pekerja migran yang terdampak tetap terpenuhi, termasuk melalui pendampingan dan pemulihan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta koordinasi lintas lembaga, ia berharap praktik TPPO dan penempatan PMI secara nonprosedural dapat dicegah sehingga keselamatan dan hak pekerja migran benar-benar terlindungi (red)