SEMARANG, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak negara memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh terhadap enam perempuan korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bandungan, Kabupaten Semarang. Perhatian khusus diberikan kepada dua korban yang masih di bawah umur dan diduga menjadi korban eksploitasi seksual untuk prostitusi.
Fauqi menegaskan, para korban tidak boleh dipandang sebagai pelaku, melainkan warga negara yang hak-haknya telah dirampas melalui praktik perdagangan manusia. Kasus yang diungkap Polres Semarang dalam konferensi pers pada 20 November 2026 itu, menurutnya, harus ditangani sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Korban TPPO bukan pelaku, bukan pendosa. Mereka adalah warga negara yang hak-haknya dirampas. Mereka dijebak, dimanipulasi, diancam, diisolasi, dan tubuhnya dijadikan barang dagangan. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada para korban,” kata Fauqi, Sabtu (21/11/2026).
Fauqi Minta Jaringan TPPO Bandungan Dibongkar Tuntas
Fauqi menilai kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku yang berada di lapangan. Aparat penegak hukum diminta mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat, mulai dari perekrut, penampung, pengantar, penyedia tempat, pemegang uang, hingga pihak yang mengancam korban.
Ia juga meminta para pelaku diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bukan sekadar dijerat dengan pasal-pasal terkait prostitusi.
Menurut Fauqi, penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal, terlebih terdapat dua korban yang masih berusia anak. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius karena merampas hak perlindungan, pendidikan, dan masa depan mereka.
“Anak yang seharusnya sekolah dan bermain justru dijadikan objek eksploitasi seksual. Dalam konstitusi dan UU Perlindungan Anak, anak adalah amanah yang wajib kita jaga. Siapa pun yang memperdagangkan anak telah menghancurkan masa depan bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengungkapan jaringan menjadi penting agar seluruh pihak yang merekrut, menampung, mengambil keuntungan, maupun terlibat dalam perdagangan manusia dapat dimintai pertanggungjawaban.
LPSK Diminta Pulihkan Korban dan Perketat Pengawasan Bandungan
Selain penegakan hukum, Fauqi meminta negara memastikan perlindungan dan pemulihan korban berjalan secara menyeluruh. Ia mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman yang layak.
Khusus bagi dua korban anak, ia meminta dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan pendampingan intensif. Proses pemeriksaan harus memperhatikan kondisi psikologis korban agar tidak menimbulkan trauma berulang.
Fauqi juga menekankan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti setelah proses hukum selesai. Para korban perlu mendapatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan jaminan sosial agar dapat membangun kembali kehidupan mereka.
Di sisi lain, ia meminta pengawasan kawasan wisata Bandungan diperkuat agar tidak menjadi ruang bagi praktik perdagangan orang dan eksploitasi perempuan maupun anak. Upaya pencegahan perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, dan pengelola wisata secara berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan pariwisata semestinya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan tempat berkembangnya kejahatan kemanusiaan. Pencegahan TPPO, kata Fauqi, tidak cukup hanya melalui pemasangan spanduk atau sosialisasi sesaat, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang konsisten (red)

Berita terkait