JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengejar capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen tanpa memastikan seluruh masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan, tunggakan iuran, atau status kepesertaan yang nonaktif.

Pernyataan tersebut disampaikan Zainul dalam diskusi bertajuk Sosialisme Islam: Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal yang digelar DPP PKB bersama Garda Bangsa.

Menurutnya, keberhasilan UHC harus diukur dari kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, bukan hanya persentase kepesertaan yang tercatat secara administratif.

“Saya sudah beberapa kali berbicara di Komisi IX. Jangan sampai kita hanya UHC-UHC-an. Kalau berbicara UHC 100 persen, mestinya ketika masyarakat datang ke rumah sakit tidak boleh ada yang ditolak gara-gara belum terdaftar, punya tunggakan, atau status kepesertaannya nonaktif,” tegas Zainul.

Zainul Tegaskan Kesehatan Hak Dasar yang Tidak Bisa Ditawar

Zainul menegaskan, kesehatan merupakan hak dasar manusia yang wajib dilindungi negara. Ia mengaitkan kewajiban tersebut dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa.

Menurutnya, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan bagian dari lima hak dasar yang harus dijaga. Karena itu, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan oleh persoalan administratif maupun keterbatasan anggaran.

“Dalam maqashid syariah, hifdzun nafs merupakan satu dari lima hak dasar yang harus dijaga. Di dalamnya tentu termasuk persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa. Itu tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Zainul juga mendesak pemerintah segera merealisasikan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang disebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan ditandatangani Presiden. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terkendala persoalan administrasi kepesertaan.

Zainul Soroti Kesenjangan Anggaran Kesehatan dan Prioritas Negara

Selain persoalan kepesertaan, Zainul menyoroti kesenjangan antara kebutuhan anggaran kesehatan dan alokasi yang disediakan pemerintah. Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan faktual mencapai Rp53,7 triliun, sementara anggaran yang dialokasikan hanya Rp46,8 triliun.

“Kebutuhan faktual kita sekitar Rp53,7 triliun, sementara pemerintah mengalokasikan Rp46,8 triliun. Ini bahkan sudah di bawah batas minimal yang seharusnya dipenuhi negara untuk menjamin kesehatan rakyat,” ungkapnya.

Ia juga mengkritik prioritas pengelolaan anggaran negara. Zainul membandingkan kehati-hatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dengan penyelesaian kewajiban negara kepada pihak-pihak besar, termasuk kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pengadaan kendaraan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Sama rakyat kok nyicil, giliran sama konglomerat langsung dilunasi. Makanya penting PKB berbicara sosialisme. Ketika berhadapan dengan rakyat, negara selalu berbicara efisiensi. Tetapi ketika berhadapan dengan konglomerasi, persoalannya justru ketimpangan,” katanya.

Zainul menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurutnya, negara harus memastikan anggaran dan kebijakan kesehatan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat agar jaminan kesehatan universal dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat (red)