JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, menargetkan peningkatan imbal hasil investasi dana haji hingga minimal Rp20 triliun per tahun melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Pembahasan revisi regulasi tersebut akan dimulai Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pada Senin (16/11/2026) pekan depan.
Marwan menjelaskan, revisi ini didorong oleh persoalan mendasar dalam pengelolaan dana haji. Selama ini, mayoritas dana umat yang mencapai sekitar Rp200 triliun ditempatkan pada instrumen surat berharga syariah negara atau sukuk, yang menurutnya menghasilkan imbal hasil relatif rendah.
Kondisi tersebut dinilai belum mampu mengimbangi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Saat ini, nilai manfaat investasi hanya mampu menutupi sekitar 38 hingga 40 persen kebutuhan subsidi biaya jemaah.
Menurut Marwan, situasi tersebut perlu menjadi perhatian agar keberlanjutan dan ketahanan dana haji dalam jangka panjang tetap terjaga.
Marwan Ingin Imbal Hasil Dana Haji Capai Rp20 Triliun
Marwan menyebut pembaruan regulasi pengelolaan dana haji harus berorientasi pada prinsip maqashid syariah, terutama hifzh al-mal atau menjaga keamanan dan pertumbuhan harta umat serta hifzh ad-din atau memudahkan umat menjalankan ibadah haji.
Ia juga mengacu pada kaidah ushul fikih Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah, yang menekankan bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Melalui revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Marwan menargetkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mampu meningkatkan imbal hasil investasi minimal 10 persen atau setara Rp20 triliun per tahun.
Peningkatan nilai manfaat tersebut diharapkan dapat mengurangi beban subsidi biaya jemaah secara signifikan.
Marwan menjelaskan, keuntungan investasi nantinya akan dikelola melalui skema pembagian manfaat secara proporsional atau “bagi sama”. Skema tersebut ditujukan bagi sekitar 221.000 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci serta lima juta jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu (waiting list).
Dengan mekanisme tersebut, akumulasi tabungan virtual selama masa tunggu sekitar 14 hingga 15 tahun diharapkan dapat membantu jemaah melunasi biaya haji tanpa menimbulkan beban keuangan yang berat pada masa mendatang.
Komisi VIII Evaluasi Portofolio Investasi dan Risiko Dana Haji
Dalam rapat perdana Panja pekan depan, Komisi VIII DPR RI akan memusatkan pembahasan pada evaluasi portofolio investasi yang saat ini dikelola BPKH.
Pembahasan juga mencakup perhitungan tingkat pengembalian investasi (rate of return) serta penyusunan pasal-pasal yang lebih terukur untuk memitigasi risiko hukum dalam pengelolaan dana umat.
Selain itu, proyeksi aktuaria terhadap dana jemaah dalam daftar tunggu akan dikaji secara mendalam. Langkah ini diperlukan agar skema pembagian keuntungan dapat berjalan adil dan tetap memperhatikan keberlanjutan keuangan haji.
Komisi VIII juga akan memastikan rancangan mekanisme investasi dan pembagian nilai manfaat tidak mengganggu kebutuhan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berjalan.
Melalui revisi tersebut, Marwan berharap pengelolaan dana haji dapat memberikan nilai manfaat lebih besar bagi jemaah, baik yang segera berangkat maupun yang masih menunggu giliran ke Tanah Suci (red)

Berita terkait