JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, mengingatkan pemerintah agar pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketepatan sasaran bantuan memang penting, tetapi proses pemutakhiran data tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Nihayatul yang akrab disapa Ninik menegaskan, jaminan kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi kepesertaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Karena itu, setiap perubahan status PBI harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan rutin, memiliki penyakit kronis, atau membutuhkan pelayanan medis berkelanjutan.

“Pembaruan data memang diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Tetapi jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kita tidak boleh membiarkan persoalan administrasi menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pengobatan,” ujar Ninik.

Menurutnya, perubahan status kepesertaan tanpa pemberitahuan dan mekanisme penanganan yang memadai berpotensi membuat masyarakat baru mengetahui masalah administrasi ketika hendak berobat ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut dapat berdampak serius, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ninik Soroti Risiko Pasien Kehilangan Akses Pengobatan

Ninik menilai, pemutakhiran data PBI JK harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang masih memenuhi kriteria penerima bantuan tidak kehilangan haknya hanya karena persoalan administratif.

Ia mengingatkan, keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan dapat memperburuk kondisi pasien sekaligus menambah beban ekonomi keluarga. Risiko tersebut semakin besar bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan rutin dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya kesehatan secara mandiri.

Karena itu, proses pembaruan data harus disertai pemberitahuan yang jelas kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui persoalan dan mengurus pemulihan haknya sebelum menghadapi kebutuhan pelayanan medis.

Ninik juga menegaskan bahwa negara harus memastikan kebijakan penataan data tidak menciptakan hambatan baru bagi masyarakat yang justru paling membutuhkan perlindungan.

“Jangan sampai masyarakat harus menghadapi ketidakpastian ketika sedang berjuang mendapatkan pengobatan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, bukan justru membuat masyarakat rentan semakin terbebani oleh proses birokrasi. Jangan sampai ada warga yang menunda berobat karena khawatir status jaminan kesehatannya tidak aktif,” tegas Ninik.

Pemerintah Diminta Perkuat Verifikasi dan Reaktivasi PBI

Selain perlindungan terhadap pasien, Ninik menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran serta verifikasi data PBI JK.

Menurutnya, validasi tidak cukup dilakukan melalui pencocokan data administratif. Pemerintah juga perlu melakukan verifikasi lapangan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat.

Langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahan dalam menentukan penerima bantuan, terutama bagi warga yang masih memenuhi kriteria tetapi berisiko kehilangan status kepesertaannya akibat ketidaksesuaian data.

Ninik juga mendorong pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan yang mudah, cepat, serta tidak berbelit-belit. Masyarakat yang masih berhak menerima bantuan harus memperoleh kepastian mengenai prosedur pemulihan status PBI, terutama pasien yang membutuhkan penanganan medis segera.

Ia menegaskan, pembaruan data seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan, bukan justru mengurangi perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan proses pemutakhiran PBI JK berjalan transparan, akurat, dan tetap menjamin keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan (red)