JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, mendorong pemerintah membangun sistem perlindungan yang lebih kuat bagi santri dan lingkungan pesantren. Ia mengusulkan penyusunan protokol tindakan aparat, mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan.
Usulan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di lingkungan pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, serta Pangandaran, Jawa Barat.
Maman menilai dua peristiwa tersebut perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola perlindungan terhadap lembaga pendidikan pesantren. Menurutnya, negara tidak cukup hanya memberikan pengakuan terhadap pesantren, tetapi juga harus memastikan lingkungan pendidikan tersebut aman bagi seluruh santri.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, ia meminta Kementerian Agama memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait.
“Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan,” tegas Maman, Sabtu (14/11).
Maman Usulkan Protokol Aparat dan Layanan Pengaduan Pesantren
Maman mengusulkan agar pemerintah menyusun protokol khusus yang mengatur tindakan aparat ketika berhadapan dengan lingkungan pesantren. Protokol tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tindakan tetap memperhatikan prosedur hukum dan hak-hak warga, terutama anak-anak dan perempuan.
Selain itu, ia mendorong penguatan mekanisme pengaduan agar santri maupun pengelola pesantren memiliki saluran yang jelas ketika mengalami atau mengetahui dugaan pelanggaran.
Pendampingan hukum dan pemulihan psikologis juga harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Menurutnya, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga harus memperhatikan kondisi serta kebutuhan korban.
“Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Ia juga meminta Polri dan TNI melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan pelanggaran di Sukoharjo dan Pangandaran. Setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum, menurutnya, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Maman menegaskan, kewenangan aparat dalam menjalankan tugas tidak boleh mengabaikan prosedur maupun hak masyarakat.
“Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum,” ujarnya.
UU Pesantren Harus Diikuti Jaminan Keamanan Santri
Maman mengingatkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diikuti kebijakan konkret yang menjamin keamanan dan keberlangsungan pendidikan pesantren.
Menurutnya, pengakuan negara terhadap pesantren tidak boleh sebatas pengakuan atas kontribusi lembaga pendidikan keagamaan tersebut dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga memiliki tanggung jawab memastikan santri memperoleh perlindungan hukum.
Ia menilai pesantren mempunyai peran historis dan strategis dalam perjalanan Indonesia. Selain menjadi tempat pendidikan agama, pesantren juga merupakan kekuatan sosial dan kebudayaan yang ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, Maman mengingatkan agar dugaan pelanggaran oleh oknum tidak berkembang menjadi permusuhan antara komunitas pesantren dengan institusi TNI dan Polri. Ia menyatakan penghormatan terhadap kedua institusi negara harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang transparan.
“Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi,” tambahnya.
Maman menegaskan, perlindungan santri harus menjadi komitmen berkelanjutan, bukan sekadar respons ketika kasus tertentu menjadi perhatian publik.
“Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum. Dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia,” pungkasnya (red)
Berita terkait
