JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah membenahi mekanisme pendataan dan penjaringan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan tahun anggaran 2027.
Menurut Cucun, pembenahan tersebut penting agar bantuan benar-benar menjangkau sekolah yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik. Ia menilai, ketepatan sasaran harus menjadi prioritas di tengah meningkatnya target revitalisasi sekolah secara nasional.
Dorongan itu disampaikan menyusul kondisi memprihatinkan yang dialami SD Negeri Cioray di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan SMK Negeri 36 Jakarta di Jakarta Utara.
Di SD Negeri Cioray, satu ruang kelas dilaporkan ambruk pada akhir Oktober 2026. Empat ruang kelas lainnya terpaksa dikosongkan karena dikhawatirkan mengalami keruntuhan susulan.
Pada 5 November, Polres Tasikmalaya bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat dengan dukungan bantuan Kementerian Sosial dan Polri. Siswa kelas 1 hingga kelas 3 kini mengikuti pembelajaran di tenda, sedangkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 digabung dalam satu ruangan. Sebelumnya, kegiatan belajar bahkan berlangsung di teras dan ruang guru.
Ironisnya, sekolah tersebut disebut belum menerima bantuan renovasi sejak 2012.
Sementara itu, ratusan siswa SMK Negeri 36 Jakarta di Kalibaru, Cilincing, harus menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru selama hampir dua tahun terakhir. Kondisi tersebut terjadi setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025. Kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan bergantian dengan siswa sekolah dasar.
“Ada anak-anak yang masuk sekolah dengan rasa cemas. Satu kelompok cemas karena atapnya bisa jatuh. Satu kelompok lagi cemas karena merasa direndahkan,” kata Cucun di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
“Negara punya kewajiban untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, dan kewajiban tersebut tertulis jelas dalam Pasal 31 UUD 1945,” lanjut Wakil Ketua Umum PKB tersebut.
Cucun Soroti Sekolah Rusak dan Data Penerima Bantuan
Cucun menilai, kondisi kedua sekolah tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penjaringan penerima bantuan. Menurutnya, persoalan mendasar terletak pada sistem pendataan yang masih bertumpu pada pengisian secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan.
Padahal, sekolah dengan kerusakan paling parah sering kali berada di wilayah yang memiliki keterbatasan kapasitas administrasi. Akibatnya, sekolah yang paling membutuhkan justru berpotensi kalah dalam proses pengusulan dibandingkan sekolah yang memiliki kemampuan administrasi lebih baik.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengelolaan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan kejuruan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Di sisi lain, pemerintah pusat menjalankan program revitalisasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar seluruh sekolah yang membutuhkan dapat terjangkau.
“Kalau pola ini dibiarkan, kita akan terus mendapatkan kabar bangunan sekolah ambruk atau sekolah kekurangan ruang kelas. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari persoalan koordinasi dan keterbatasan anggaran,” tegas Cucun.
Ia mengingatkan, pemerintah sebenarnya tengah menjalankan salah satu program perbaikan infrastruktur pendidikan terbesar dalam satu dekade terakhir. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 80.744 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA melalui skema swakelola. Sementara pada 2027, targetnya meningkat menjadi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Anggarannya ada. Payung hukumnya ada. Pelaksanaannya juga sudah berjalan di puluhan ribu sekolah, dan itu patut diapresiasi. Yang perlu kita perbaiki adalah mekanisme penjaringannya,” jelas Cucun.
Ia mempertanyakan bagaimana sekolah yang mengalami kerusakan selama bertahun-tahun baru mendapat perhatian setelah ruang kelas ambruk dan kasusnya menjadi sorotan publik. Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi bagian-bagian dari sistem yang menyebabkan sekolah paling membutuhkan belum tertangani.
Cucun Usulkan Empat Langkah Perbaikan Revitalisasi Sekolah 2027
Selain pendataan, Cucun menyoroti kualitas pembangunan melalui skema swakelola. Menurutnya, keterlibatan sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) memiliki keunggulan karena memungkinkan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara langsung. Namun, mekanisme tersebut tetap membutuhkan pendampingan teknis dan jaminan mutu.
“Kepala sekolah itu pendidik, bukan manajer proyek. Kalau pekerjaan konstruksi diserahkan kepada mereka tanpa pendampingan teknis yang cukup, risikonya ada dua,” terang Cucun.
“Mutu bangunannya tidak terjamin dan kepala sekolah justru berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Keduanya tentu merugikan anak-anak. Karena itu, audit serapan anggaran saja tidak cukup. Harus ada audit mutu,” paparnya.
Ia mengungkapkan, sejak Januari 2025 telah meminta agar pelaksanaan revitalisasi sekolah didahului kajian teknis dan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.
Secara khusus, Cucun juga meminta komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani persoalan SMK Negeri 36 Jakarta segera diwujudkan dalam pembangunan nyata. Ia menilai, kondisi siswa yang harus menumpang di sekolah lain tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Siswa SMK 36 bilang mereka merasa direndahkan karena harus menumpang di gedung SD. Kalimat itu harus kita dengar dengan serius. Yang rusak di situ bukan cuma bangunan. Ada rasa percaya diri anak yang ikut tergerus, dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan anggaran tahun berikutnya,” ucapnya.
Cucun juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan kepastian pembangunan lanjutan sebelum membongkar gedung sekolah. Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dalam waktu berkepanjangan.
Untuk memperbaiki pelaksanaan revitalisasi pada 2027, Cucun mendorong empat langkah. Pertama, memperbarui basis data kondisi ruang kelas melalui verifikasi langsung ke lapangan. Kedua, menyediakan jalur pengusulan darurat bagi sekolah yang ruang kelasnya ambruk atau mengancam keselamatan peserta didik.
Ketiga, memperkuat pendampingan teknis dan menerapkan audit mutu terhadap pembangunan melalui skema swakelola. Keempat, memastikan tersedianya fasilitas pembelajaran sementara yang layak selama proses pembangunan berlangsung.
Cucun memastikan DPR RI akan mengawal pencapaian target revitalisasi melalui rapat-rapat di Komisi X dan Komisi VIII bersama pemerintah, serta fungsi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
“Empat hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pada 2027. Kita tidak ingin lagi melihat anak-anak belajar di tenda darurat atau harus menumpang di sekolah lain selama bertahun-tahun tanpa kepastian,” sebut Cucun.
“Revitalisasi sekolah harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai programnya besar, anggarannya tersedia, tetapi sekolah yang paling membutuhkan justru tertinggal,” pungkasnya (red)
Berita terkait
