JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendesak TNI memecat sekaligus memproses secara pidana oknum anggotanya yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat.
Desakan tersebut disampaikan Abdullah, yang akrab disapa Abduh, menyusul insiden yang dilaporkan terjadi pada Kamis (12/11/2026) malam. Ia menegaskan, dugaan kekerasan terhadap para santri tidak bisa diselesaikan hanya melalui mekanisme etik atau disiplin internal.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abduh di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, peristiwa bermula ketika seorang anggota Yonif TP 336/MS bernama Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi pesantren sekitar pukul 01.00 WIB. Ia disebut meminta bertemu pimpinan pesantren.
Namun, ketika diarahkan menuju kediaman Kiai Utay, yang bersangkutan justru berbalik arah dengan alasan bokongnya terasa panas. Ia kemudian masuk ke ruangan tempat para santri mengaji dengan tetap mengenakan sepatu.
Situasi selanjutnya dilaporkan semakin memanas ketika oknum tersebut memasuki asrama putra dan memukul sejumlah santri hingga enam orang menjadi korban.
Abdullah Soroti Dugaan Intimidasi dan Kekerasan di Pesantren
Tidak hanya itu, oknum tersebut juga disebut berusaha memasuki asrama putri. Upaya itu berhasil dicegah setelah para santriwati menghadang dan menutup pintu asrama.
Sekitar 30 menit kemudian, menurut kronologi yang disampaikan, oknum tersebut kembali melakukan intimidasi dengan mendesak seorang santriwati memberikan nomor telepon. Ketika permintaan itu ditolak, ia diduga mengancam bahwa santriwati tersebut harus menyerahkan nomor telepon jika ingin selamat.
Abduh juga menyoroti dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan pelaku di bawah pengaruh minuman beralkohol. Ia meminta dugaan konsumsi alkohol itu didalami melalui pemeriksaan yang objektif.
Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI, terutama dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh anggotanya.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar Abduh.
Ia menegaskan, proses pemeriksaan harus dilakukan secara serius agar seluruh fakta peristiwa dapat terungkap. Jika dugaan pelanggaran terbukti, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Abduh Minta Negara Tanggung Biaya Pemulihan Enam Santri
Selain mendesak proses hukum, Abduh meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pengelola pesantren untuk memulihkan kondisi para korban.
Ia menyebut enam santri yang menjadi korban dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan psikologis. Bahkan, tiga di antaranya disebut langsung pulang pada malam kejadian.
Menurut Abduh, pemulihan tidak boleh hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis bagi para korban dan santri lain yang terdampak.
Ia meminta negara memastikan seluruh kebutuhan pemulihan ditanggung sehingga para santri dapat kembali menjalani kegiatan pendidikan dengan aman.
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh.
Abduh menegaskan, pesantren harus tetap menjadi ruang pendidikan yang aman dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. Ia berharap penanganan kasus tersebut juga menjadi momentum memperkuat perlindungan terhadap santri di seluruh Indonesia (red)
Berita terkait
