Menurut Kaisar, pelaku UMKM termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembaruan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagian dari mereka memiliki penghasilan yang tidak menentu dan harus membagi pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga sekaligus menjalankan usaha.
“Kami menilai pendampingan pemerintah kepada pelaku UMKM terkait pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting. Pelaku UMKM perlu mendapat perhatian karena sebagian memiliki pendapatan yang tidak menentu dan harus membagi penghasilan untuk kebutuhan usaha maupun rumah tangga,” ujar Kaisar, Kamis (12/11/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Yogyakarta itu menilai terdapat risiko ketika pelaku UMKM tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran (PBI), tetapi belum memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran JKN secara mandiri.
“Jangan sampai masyarakat berada di posisi serba sulit, tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran sendiri. Pemerintah harus memastikan ada skema perlindungan yang adil dan terjangkau, termasuk bagi pelaku UMKM,” katanya.
Kaisar Soroti Penonaktifan Puluhan Ribu Peserta PBI-JK
Kaisar mencontohkan penonaktifan 67.104 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Surabaya pada 2026. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Surabaya yang diberitakan DPR RI, hingga Agustus 2026 sebanyak 50.613 peserta masih berstatus nonaktif, sedangkan 16.243 peserta telah kembali aktif melalui segmen PBI-JK maupun kepesertaan lainnya.
Menurutnya, pembaruan data kepesertaan harus dilakukan dengan verifikasi yang akurat. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme transisi bagi masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan agar tidak kehilangan perlindungan kesehatan secara tiba-tiba.
Kaisar meminta sosialisasi dilakukan secara luas, terutama kepada pelaku UMKM. Informasi yang perlu disampaikan mencakup perubahan status kepesertaan, pilihan segmen JKN, besaran iuran, hingga prosedur pengaktifan kembali kepesertaan.
Ia menilai masyarakat harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami sebelum maupun setelah perubahan status kepesertaan dilakukan. Dengan demikian, peserta dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh untuk mempertahankan akses layanan kesehatan.
“Pembenahan data harus membuat perlindungan semakin tepat sasaran, bukan justru meninggalkan kelompok yang masih rentan secara ekonomi. Setiap perubahan kepesertaan harus disertai informasi dan pendampingan yang jelas agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Dampingi UMKM Penuhi Kewajiban BPJS
Selain persoalan kepesertaan PBI-JK, Kaisar menyoroti pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM dalam memahami kewajiban jaminan sosial. Ia mengingatkan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Menurut Kaisar, pemahaman terhadap ketentuan tersebut perlu diperkuat agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui hak atas perlindungan kesehatan, tetapi juga memahami kewajiban yang melekat pada kegiatan usahanya.
Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada pembaruan administrasi dan validasi data. Pendampingan langsung diperlukan agar pelaku usaha memahami pilihan kepesertaan yang tersedia serta dapat menyesuaikan kemampuan ekonomi dengan kewajiban pembayaran iuran.
Kaisar menegaskan, pembenahan data kepesertaan JKN harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang masih rentan secara ekonomi. Pemerintah diharapkan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena perubahan status administratif atau kurangnya informasi mengenai prosedur kepesertaan.
Dengan sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan yang memadai, pembaruan data BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan (red)
Berita terkait
