JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa seluruh prestasi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) tidak lagi memiliki nilai apabila terbukti melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Ia menyebut integritas dan loyalitas menjadi faktor penting dalam menilai rekam jejak seorang pejabat negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman merespons sindiran mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melalui media sosial yang menyebut dirinya sebagai pemuja Listyo Sigit Prabowo.
Sindiran itu merujuk pada pernyataan Habiburokhman dalam rapat paripurna pengesahan RUU Polri pada 9 Juni 2026. Saat itu, ia menyebut Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri sepanjang masa.
Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan kritik maupun sindiran tersebut. Namun, ia menjelaskan prinsip zero multiplier atau perkalian nol yang pernah diajarkan seniornya di Partai Gerindra.
Menurutnya, prinsip tersebut menggambarkan bahwa sebesar apa pun prestasi seseorang, nilainya dapat menjadi nol apabila tidak disertai integritas dan loyalitas.
“Begitu juga dalam konteks LSP ini. Saat rapat paripurna 6 Juni 2026 tersebut kita semua belum mengetahui adanya kejahatan penyadapan ilegal,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Ia kemudian menegaskan bahwa penilaian terhadap rekam jejak Listyo Sigit harus mempertimbangkan perkembangan kasus dugaan penyadapan tersebut.
“Namun segala prestasi dia sebelumnya seberapapun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri,” tegasnya.
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Diusut hingga Motifnya
Lebih lanjut, legislator Partai Gerindra tersebut meminta seluruh pihak memberikan dukungan kepada Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan. Penyidik juga perlu menelusuri latar belakang, pihak yang terlibat, serta motif di balik dugaan aktivitas penyadapan tersebut.
Habiburokhman menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
“Saat ini saatnya kita fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan ilegal ini. Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya,” pungkasnya.
Pernyataan Habiburokhman tersebut menempatkan pengungkapan kasus dugaan penyadapan sebagai persoalan yang tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga integritas pejabat dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan putusan hukum yang berwenang (RED).
Berita terkait
