JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah persoalan yang menurutnya mencederai proses pencalonan hingga pemenuhan persyaratan sebagai wakil presiden.
Hasto menyebut setidaknya ada tiga catatan mendasar yang menjadi sorotan. Di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangkaian pemilu 2024, serta persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
“Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 7 November 2026.
Ia kemudian menyoroti persoalan ijazah pendidikan Gibran yang menurutnya menjadi bagian dari catatan penting dalam polemik tersebut.
“Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” sambungnya.
Hasto menyimpulkan, gugurnya aspek-aspek mendasar tersebut dinilai berdampak terhadap legitimasi kepemimpinan Gibran.
“Tidak hanya proses dari saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” tegas Hasto.
PDIP Jalin Dialog Politik dengan Fraksi-Fraksi DPR
Menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur legislatif, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP terus membangun komunikasi dan dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.
Menurutnya, tekanan publik yang berkembang belakangan ini turut memperkuat dorongan agar parlemen memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Hasto meyakini aspirasi yang semakin terkonsolidasi akan didengar oleh seluruh fraksi di DPR.
“Tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” ujarnya.
Komunikasi Antarfraksi Disebut Terus Berjalan Intensif
Hasto juga mengonfirmasi bahwa komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di parlemen masih terus berlangsung. Hal itu disampaikan ketika dirinya ditanya mengenai kemungkinan adanya kesamaan pandangan di antara delapan fraksi DPR.
“Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” pungkas Hasto.
Pernyataan Hasto tersebut menunjukkan bahwa PDIP masih mendorong pembahasan persoalan legitimasi Gibran melalui komunikasi politik di parlemen. Namun, perkembangan sikap masing-masing fraksi dan langkah konkret DPR terhadap isu tersebut masih menunggu proses dialog lebih lanjut (RED).
Berita terkait
