JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan menyusul terungkapnya dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus tersebut menjadi peringatan penting bahwa kewenangan penyadapan harus memiliki landasan hukum yang jelas, pengawasan ketat, dan batas penggunaan yang terukur.
Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai Indonesia membutuhkan satu payung hukum komprehensif yang mengatur seluruh aktivitas penyadapan, mulai dari pihak yang berwenang, syarat pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan.
“Harus ada satu payung hukum yang mengatur seluruh aktivitas penyadapan, mulai dari siapa yang berwenang, kondisi seperti apa penyadapan boleh dilakukan, hingga siapa yang mengawasi,” ujar Jazilul di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, RUU Penyadapan tidak boleh terus tertunda. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan karena ketentuan penyadapan saat ini berkaitan dengan sejumlah peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Intelijen Negara.
RUU Penyadapan sendiri telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam evaluasi Prolegnas pada November 2025.
“Ini persoalan yang sangat serius. Jika Presiden saja bisa menjadi sasaran dugaan penyadapan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangan, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan transparan,” katanya.
Gus Jazil Soroti Bahaya Penyadapan Ilegal bagi Demokrasi dan Privasi
Gus Jazil mengingatkan bahwa penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi mengancam demokrasi serta hak privasi warga negara. Menurutnya, kewenangan penggunaan teknologi penyadapan tidak boleh dibiarkan tanpa batas dan pengawasan yang memadai.
Ia khawatir penyalahgunaan perangkat penyadapan dapat menyasar berbagai kalangan, mulai dari lembaga sipil, partai politik, hingga tokoh masyarakat. Karena itu, pembentukan regulasi harus mampu mencegah penggunaan kewenangan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru menjadi alat untuk melanggar privasi, mengintimidasi, atau membatasi kebebasan warga negara. Undang-undang harus mencegah kesewenang-wenangan,” tegas Jazilul.
Ia mendorong agar pembahasan RUU Penyadapan nantinya mengatur mekanisme izin pengadilan (court order) serta pengawasan independen terhadap setiap tindakan penyadapan atau lawful interception.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar penggunaan teknologi penyadapan benar-benar didasarkan pada kepentingan penegakan hukum dan kedaulatan negara, bukan untuk memata-matai pihak tertentu demi kepentingan politik.
“Kewenangan penyadapan hanya boleh digunakan untuk penegakan hukum dan tugas negara sesuai mandat undang-undang, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” ucapnya.
Gus Jazil juga mengingatkan bahwa pembenahan regulasi harus berjalan beriringan dengan perbaikan integritas aparat penegak hukum dan intelijen. Ia menilai reformasi internal di tubuh Polri perlu dilanjutkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat.
PKB Dorong Audit Teknologi Sadap dan Reformasi Internal Aparat
Selain pembaruan regulasi, Gus Jazil meminta pemerintah memperketat audit terhadap penggunaan dan penguasaan teknologi penyadapan canggih. Pengendalian akses perangkat tersebut perlu dilakukan agar tidak dikuasai atau digunakan secara privat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan teknologi penyadapan. Menurutnya, harus ada sistem pengawasan efektif yang memastikan setiap penggunaan teknologi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Pembentukan regulasi saja tidak cukup tanpa diimbangi perbaikan integritas SDM yang menjalankan kewenangan. Reformasi internal Polri harus dilanjutkan secara menyeluruh demi memperbaiki budaya organisasi,” tutur politikus PKB tersebut.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan harus menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola penegakan hukum dan intelijen. Dengan demikian, kewenangan negara tidak berubah menjadi sarana pelanggaran hak masyarakat.
“Sistem pengawasan efektif harus dibuat untuk memastikan kewenangan tersebut tidak digunakan di luar mandat undang-undang. Penegakan hukum yang berintegritas adalah kunci utamanya,” katanya.
Gus Jazil memastikan Fraksi PKB di Komisi III DPR RI akan mengambil inisiatif untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Penyadapan. Pengawalan terhadap proses legislasi tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak privasi masyarakat.
“Kami di Komisi III DPR akan mendorong percepatan RUU Penyadapan ini agar kepastian hukum segera terwujud. Perlindungan hak privasi dan kedaulatan negara adalah amanat konstitusi yang wajib dijaga,” pungkasnya (red)
Berita terkait
