JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, meminta DPR RI tidak mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam menyikapi tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mendukung usulan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie agar pimpinan delapan partai politik di parlemen segera bermusyawarah mencari penyelesaian melalui mekanisme konstitusional.
Menurut Indrajaya, pernyataan Jimly menjadi pengingat penting bagi lembaga legislatif untuk menempatkan kepastian hukum dan konstitusi sebagai landasan dalam mengambil keputusan.
“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” ujar Indrajaya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Indrajaya menanggapi pernyataan Jimly dalam kegiatan Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Jimly meminta pimpinan delapan partai politik yang memiliki fraksi di DPR segera bermusyawarah untuk menentukan sikap terhadap tuntutan masyarakat terkait posisi Gibran.
Menurut Indrajaya, polemik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan konstitusi dan penegakan hukum.
Indrajaya Minta DPR Hormati Putusan MK dan MA
Indrajaya menegaskan, putusan pengadilan harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara. Ia mengingatkan DPR agar menjalankan fungsi pengawasan serta mekanisme checks and balances secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” tegasnya.
Ia menilai konsolidasi politik antarpimpinan partai memang diperlukan untuk menyikapi persoalan tersebut. Namun, proses musyawarah jangan sampai berlangsung terlalu lama sehingga menimbulkan ketidakpastian dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
“Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” kata Indrajaya.
Legislator asal Papua itu juga menyoroti meningkatnya ketidakpercayaan publik atau political distrust yang menurutnya tercermin dari berbagai bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat di sejumlah daerah. Ia menyinggung aksi penurunan foto Wakil Presiden di Yogyakarta sebagai salah satu fenomena yang perlu menjadi perhatian elite politik.
Menurutnya, pengalaman gejolak politik menjelang Reformasi 1998 harus menjadi pelajaran agar persoalan politik dan ketatanegaraan tidak dibiarkan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
“Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan persoalan ini menggantung dan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa,” ucapnya.
Indrajaya Buka Opsi Pengunduran Diri hingga Hak Konstitusional DPR
Lebih lanjut, Indrajaya sependapat bahwa musyawarah antarpimpinan partai politik di DPR pada masa persidangan mendatang dapat menjadi pintu masuk untuk mencari penyelesaian. Salah satu opsi yang disebutnya adalah pengunduran diri secara terhormat sebagai jalan keluar dari polemik.
Namun, apabila tidak ada langkah sukarela, ia meminta DPR mempertimbangkan penggunaan instrumen konstitusional sesuai ketentuan UUD 1945.
“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” katanya.
Indrajaya juga mendorong agar DPR mempersiapkan mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) maupun hak interpelasi secara matang dan transparan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut harus ditempuh melalui prosedur yang sah, dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga negara serta ketentuan konstitusi. Ia menegaskan bahwa putusan MK dan MA tidak dengan sendirinya memberhentikan Wakil Presiden. Proses pemakzulan tetap harus mengikuti tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
“Mekanisme konstitusional yang dimiliki DPR harus siap dijalankan secara terbuka. Negara hukum tidak boleh membiarkan ketidakpastian memicu kegaduhan publik berlarut-larut,” katanya.
Indrajaya memastikan Fraksi PKB akan terus mengawal aspirasi terkait penegakan konstitusi melalui mekanisme kelembagaan. Ia berharap DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan mengutamakan kepentingan bangsa.
“Kami di Komisi II DPR akan terus mengawal persoalan ini agar diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan adil. DPR harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan konstitusi UUD 1945,” pungkas Indrajaya (red)
Berita terkait
