JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera memperkuat pertahanan siber nasional menyusul meningkatnya aktivitas ancaman digital yang menyasar Indonesia. Berdasarkan pemantauan FortiGuard Labs, sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman siber terdeteksi dan diblokir dalam kurun waktu 24 jam, dengan intensitas mencapai sekitar 19 aktivitas per detik.
Oleh menilai lonjakan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi salah satu sasaran utama. Berdasarkan data pemantauan yang dirujuk, sektor tersebut mencatat sekitar 761 ribu aktivitas ancaman, disusul sektor teknologi sekitar 386 ribu dan pemerintahan sekitar 121 ribu aktivitas.
“Masyarakat mulai resah. Nasabah tentu bertanya-tanya apakah uang dan data mereka aman. Dalam situasi seperti ini, BSSN tidak boleh diam. Negara harus bertindak dan memberikan penjelasan dan menenangkan agar tidak muncul kepanikan maupun informasi simpang siur di media sosial,” ujar Oleh Soleh, Senin (9/11/2026).
Legislator PKB tersebut mengingatkan bahwa angka aktivitas ancaman siber tidak otomatis menunjukkan sistem berhasil diretas atau data masyarakat telah dicuri. Hingga saat ini, ia menyebut belum ada laporan mengenai sistem perbankan nasional yang berhasil dibobol akibat lonjakan aktivitas tersebut.
Meski demikian, menurutnya, peningkatan ancaman harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan infrastruktur digital nasional terlindungi.
Oleh Soleh Minta BSSN Perkuat Perlindungan Perbankan dan Infrastruktur Vital
Oleh juga menyoroti informasi mengenai Indonesia yang disebut masuk dalam daftar wilayah prioritas dalam percakapan terduga peretas Korea Utara yang diungkap media Jepang. Ia menilai informasi tersebut perlu dicermati sebagai bagian dari kewaspadaan menghadapi perkembangan ancaman siber internasional.
Menurutnya, keamanan siber tidak boleh menjadi persoalan saling melempar tanggung jawab antarlembaga. Masyarakat membutuhkan penjelasan terpadu mengenai situasi ancaman, potensi risiko, serta langkah perlindungan yang dilakukan pemerintah.
“Ancaman siber hari ini bukan sekadar pencurian data. Sasarannya bisa menyentuh infrastruktur vital seperti perbankan, kelistrikan, hingga layanan publik. Kita harus belajar dari sejumlah negara Eropa yang pernah mengalami gangguan layanan akibat serangan siber. Jangan sampai Indonesia baru bergerak setelah terjadi kerusakan,” tegasnya.
Oleh meminta BSSN meningkatkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melindungi infrastruktur informasi vital.
Ia juga mendorong agar BSSN secara berkala menyampaikan perkembangan ancaman siber kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami risiko sekaligus mengetahui langkah pencegahan yang harus dilakukan.
Sebagai gambaran, BSSN mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025. Angka tersebut merupakan anomali lalu lintas data yang berpotensi menjadi ancaman siber, bukan berarti seluruhnya merupakan serangan yang berhasil.
PKB Dorong RUU Keamanan Siber Segera Diselesaikan
Selain penguatan kelembagaan, Oleh mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. Menurutnya, Indonesia membutuhkan payung hukum komprehensif untuk mengatur pembagian kewenangan antarlembaga, standar keamanan wajib bagi penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme penanganan insiden siber secara cepat dan terkoordinasi.
Ia menilai regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan setiap institusi memiliki tanggung jawab yang terukur dalam melindungi sistem digital nasional. Dengan demikian, penanganan ancaman tidak terkendala persoalan koordinasi maupun tumpang tindih kewenangan.
Oleh memastikan Komisi I DPR RI akan meminta BSSN memaparkan kesiapan perlindungan infrastruktur informasi vital, termasuk pola koordinasi dengan lembaga terkait.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi keamanan digital masyarakat. Menurutnya, pertahanan siber nasional tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi dan perangkat digital.
Warga diimbau tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan, tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun, menggunakan kata sandi yang kuat, serta rutin memperbarui sistem keamanan perangkat.
Oleh berharap penguatan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan literasi digital dapat berjalan beriringan. Dengan langkah tersebut, keamanan data masyarakat dan keberlangsungan layanan publik diharapkan semakin terlindungi dari ancaman kejahatan siber (red)
Berita terkait
