JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah pusat dan daerah mempermudah perizinan penyelenggaraan konser musik, festival budaya, pemutaran film, hingga pameran karya di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas kesempatan kerja bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
Menurut Chusnunia, penyelenggaraan acara seni dan budaya tidak hanya memberikan ruang bagi seniman untuk menampilkan karya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai profesi pendukung. Mulai dari musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, hingga pedagang makanan dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, Kementerian Pariwisata telah memasukkan 125 acara dari 38 provinsi ke dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Program tersebut dinilai dapat menjadi pijakan untuk memperluas dukungan terhadap kegiatan kreatif berskala kecil dan menengah yang digerakkan komunitas sepanjang tahun.
“Di balik satu konser, ada musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, sampai pedagang makanan yang ikut bekerja. Kalau acara bisa rutin digelar di berbagai daerah, peluang kerja dan usahanya juga bisa lebih merata,” jelasnya.
Chusnunia Minta Perizinan Acara Musik dan Festival Dipermudah
Chusnunia mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan sistem perizinan penyelenggaraan acara mudah diakses oleh komunitas maupun promotor di daerah.
Menurutnya, penyelenggara harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan perizinan, estimasi waktu pemrosesan, serta perkembangan status pengajuan. Kejelasan tersebut penting agar penyelenggara dapat mempersiapkan kegiatan secara terencana tanpa terbebani ketidakpastian administrasi.
“Penyelenggara perlu bisa melihat daftar persyaratan, perkiraan waktu proses, dan status pengajuan. Panduan teknis juga perlu disesuaikan dengan skala dan risiko acara, termasuk pengaturan kapasitas, jalur evakuasi, dan kesiapan layanan kesehatan,” tambahnya.
Selain kemudahan perizinan, Chusnunia meminta pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan seni dan budaya. Gedung kesenian, lapangan, maupun ruang publik perlu dipublikasikan lengkap dengan kapasitas, fasilitas, biaya penggunaan, serta mekanisme pemesanannya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah menunjuk satu kontak pendamping yang dapat menjadi tempat konsultasi bagi komunitas dan promotor. Pendamping tersebut diharapkan membantu penyelenggara memahami prosedur perizinan, penggunaan lokasi, hingga koordinasi pengamanan acara.
“Pemda juga bisa menunjuk satu kontak pendamping agar komunitas dan promotor punya tempat bertanya soal izin, penggunaan lokasi, dan koordinasi pengamanan,” usulnya.
Event Daerah Didorong Buka Lapangan Kerja dan Peluang UMKM
Lebih lanjut, Chusnunia menilai dukungan pemerintah terhadap kegiatan kreatif harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, kesempatan bagi penampil, tenaga kerja, maupun pelaku usaha untuk terlibat dalam acara perlu diumumkan secara terbuka.
Ia mendorong penyelenggara kegiatan yang memperoleh dukungan pemerintah agar memberikan kesempatan lebih luas kepada pekerja kreatif lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal perlu menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan acara. Evaluasi tidak cukup hanya melihat jumlah pengunjung atau kemeriahan kegiatan, tetapi juga harus memperhitungkan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Chusnunia mengusulkan agar penyelenggara mencatat jumlah pekerja kreatif lokal yang memperoleh pekerjaan berbayar serta perkembangan omzet UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Yang ingin kita lihat setelah festival selesai adalah berapa banyak orang lokal yang mendapat pekerjaan berbayar, berapa UMKM yang bertambah penjualannya, dan apakah komunitas punya kesempatan untuk menggelar acara lagi, dari situ kita bisa menilai dukungan mana yang perlu diperkuat,” pungkasnya.
Ia berharap kemudahan perizinan, keterbukaan akses lokasi, dan dukungan pemerintah dapat menciptakan ekosistem kegiatan kreatif yang berkelanjutan. Dengan demikian, konser, festival, dan pameran tidak hanya menjadi agenda hiburan, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi masyarakat di berbagai daerah (red)
Berita terkait
