JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mempercepat pembentukan Undang-Undang (UU) Penyadapan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan payung hukum yang komprehensif agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu mengatakan, penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batas kewenangan, prosedur perizinan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan mekanisme dan prosedur berbeda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan sekaligus membuka celah penyalahgunaan.
“Kita membutuhkan satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif prosedur penyadapan, lembaga yang berwenang, mekanisme pengawasan, hingga sanksi tegas bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan. Penyadapan harus berdasarkan izin yang sah, memiliki batas waktu, dan dapat diuji serta diperiksa kembali. Itulah prinsip negara hukum,” kata Syamsu Rizal, Senin (9/11/2026).
Menurut Deng Ical, pembentukan regulasi khusus menjadi kebutuhan mendesak karena teknologi penyadapan terus berkembang. Tanpa pengaturan yang kuat, masyarakat berisiko menjadi sasaran pengawasan komunikasi tanpa prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Deng Ical: Penyadapan Jangan Jadi Alat Melanggar Privasi Warga
Deng Ical menegaskan, keamanan komunikasi merupakan bagian penting dari perlindungan hak privasi masyarakat. Ia menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, hingga pengusaha.
“Ini persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara sekaligus hak privasi warga negara. Kalau nomor Presiden saja bisa menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, bagaimana dengan nomor telepon rakyat biasa? Kepercayaan publik terhadap keamanan komunikasi kita sedang dipertaruhkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan teknologi Lawful Interception Management System (LIMS) dapat memanfaatkan gerbang penyadapan yang terintegrasi dengan jaringan operator telekomunikasi. Karena itu, penggunaan teknologi tersebut harus disertai sistem pencatatan, pembatasan akses, dan pengawasan yang ketat.
Menurutnya, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan surat perintah yang sah. Akses terhadap sistem juga perlu dibatasi hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Komdigi harus memastikan siapa saja yang memiliki akses ke gerbang penyadapan, berapa banyak nomor yang dimasukkan ke dalam sistem, serta apa dasar hukum dan surat perintahnya. Setiap permintaan penyadapan harus tercatat secara transparan, memiliki jejak audit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi I akan meminta penjelasan Komdigi dalam rapat kerja,” tegasnya.
Deng Ical juga mendorong keterlibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pemeriksaan independen terhadap sistem penyadapan. Audit tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan tata kelola, prosedur pemberian akses, dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan.
Ia mengusulkan agar hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR melalui forum tertutup dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan negara.
PKB Dorong Reformasi Sistem Penyadapan, Evaluasi Tak Cukup Penindakan
Lebih lanjut, Deng Ical mengingatkan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan individu yang terlibat. Pemerintah juga harus membenahi sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan tersebut terjadi.
Ia menyambut baik rencana evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan. Namun, menurutnya, pembenahan regulasi, kelembagaan, dan pengawasan harus segera berjalan tanpa harus menunggu seluruh proses hukum selesai.
“Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mempercayakan proses hukum kepada Polri. Pengadilan yang nantinya membuktikan siapa yang bersalah. Namun, pembenahan sistem tidak boleh menunggu sampai proses hukum selesai. Semua celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan penyadapan harus segera ditutup,” pungkasnya.
Deng Ical memastikan Komisi I DPR RI akan mendorong pembahasan regulasi penyadapan sekaligus meminta penjelasan pemerintah mengenai kesiapan perlindungan komunikasi nasional.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem penyadapan yang mampu mendukung penegakan hukum tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat. Regulasi yang jelas, pengawasan independen, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kedaulatan negara (red)
Berita terkait
