JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyambut positif rencana Uni Emirat Arab (UEA) memberikan bantuan 30 juta barel minyak mentah secara gratis kepada Indonesia. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerima bantuan tersebut sebelum memastikan skema, persyaratan, dan konsekuensi yang mungkin menyertainya.
Rivqy menilai bantuan energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah harus memastikan kerja sama tersebut benar-benar menguntungkan Indonesia dan tidak menimbulkan kewajiban tersembunyi di kemudian hari.
“Bantuan ini patut kita sambut positif. Namun, pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi dari bantuan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Rivqy Minta Pemerintah Hitung Dampak Bantuan Minyak UEA
Menurut Rivqy, pemerintah perlu memeriksa berbagai aspek sebelum memutuskan pemanfaatan bantuan tersebut. Pemeriksaan mencakup legalitas, kualitas minyak mentah, mekanisme pengiriman, kapasitas pengolahan di dalam negeri, serta transparansi pemanfaatannya.
Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak bantuan dari negara sahabat. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan manfaatnya nyata, terukur, dan tidak mengurangi kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan energi.
“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana minyak itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah bagi Indonesia. Semua harus jelas sejak awal, transparan, dan tidak mengurangi kedaulatan kita dalam menentukan kebijakan energi,” katanya.
Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak bantuan terhadap kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, hingga kondisi keuangan negara. Dengan perhitungan tersebut, manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia dapat diketahui secara konkret.
Ia menilai bantuan minyak mentah tidak cukup hanya dipandang sebagai tambahan pasokan energi. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaannya memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi negara dan masyarakat.
Bantuan Minyak UEA Diharapkan Buka Peluang Penurunan Harga BBM
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu berharap, jika bantuan 30 juta barel minyak mentah benar-benar terealisasi, pemerintah dapat mempertimbangkan pemanfaatan sebagian manfaat ekonominya untuk meringankan beban masyarakat, termasuk mengevaluasi kemungkinan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau bantuan ini benar-benar mengurangi biaya pengadaan minyak, manfaatnya jangan berhenti di neraca pemerintah atau perusahaan energi. Harus dihitung apakah ada ruang untuk menurunkan harga BBM, atau setidaknya mengurangi beban subsidi dan kompensasi negara. Masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Meski demikian, Rivqy mengingatkan bahwa penurunan harga BBM tidak bisa dilakukan hanya dengan mempertimbangkan status minyak yang diberikan secara gratis. Pemerintah tetap harus menghitung jenis minyak yang diterima, biaya pengolahan dan distribusi, nilai tukar rupiah, serta struktur harga BBM yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan energi harus mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan daya beli masyarakat. Karena itu, setiap keputusan perlu didasarkan pada perhitungan menyeluruh agar manfaat bantuan tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.
Rivqy juga mendorong pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status, mekanisme, dan pemanfaatan bantuan tersebut kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui nilai manfaat yang diperoleh Indonesia serta dampaknya terhadap ketahanan energi dan perekonomian nasional.
“Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat. Tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan, kelola secara akuntabel, dan jika ada penghematan, perjuangkan agar manfaatnya kembali kepada rakyat,” pungkas Rivqy (red)
Berita terkait
