JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyaluran bantuan air bersih gratis bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Niño. Desakan ini menyusul laporan mengenai krisis air bersih yang berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa di sembilan wilayah Indonesia.
Irmawan menilai masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih tidak seharusnya kembali dibebani biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat distribusi air melalui mobil tangki, menyediakan penampungan sementara, dan memastikan bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
“Kami meminta pemerintah daerah bergerak cepat dan memaksimalkan distribusi air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan air justru harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Irmawan Soroti Krisis Air Bersih, Ratusan Ribu Warga Terdampak
Irmawan menanggapi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disebut mencatat krisis air bersih di sembilan wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, serta Kota Tangerang Selatan. Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan penanganan kekeringan secara terkoordinasi.
Menurut Irmawan, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah desa untuk memetakan permukiman yang mengalami krisis air paling parah. Pendataan lapangan dibutuhkan agar distribusi bantuan sesuai kebutuhan dan tidak ada warga terdampak yang terlewat.
“Jangan sampai warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air, mengantre berjam-jam, atau membeli air dengan harga yang mahal. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan masyarakat terdampak kekeringan harus bisa mendapatkannya tanpa dibebani biaya,” tegasnya.
Ia meminta penyaluran bantuan memprioritaskan kelompok masyarakat yang lebih rentan, termasuk keluarga berpenghasilan rendah, lanjut usia, dan anak-anak. Selain distribusi menggunakan mobil tangki, penyediaan tempat penampungan air sementara dinilai penting untuk memudahkan warga mengakses pasokan air.
Irmawan juga mengingatkan bahwa air yang disalurkan harus memenuhi standar kelayakan untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk memasak dan konsumsi harian. Menurutnya, bantuan tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus aman digunakan oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa untuk memetakan wilayah krisis air bersih. Penyaluran bantuan harus didasarkan pada data kebutuhan di lapangan agar tidak ada warga yang terlewat,” katanya.
Irmawan Minta Infrastruktur Air Diperkuat, Bukan Hanya Bantuan Darurat
Selain mendorong penanganan segera, Irmawan menekankan perlunya langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi risiko krisis air saat kemarau. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama pemerintah daerah mempercepat pengembangan infrastruktur penyimpanan air, seperti embung desa dan sumur dalam, terutama di kawasan yang rentan mengalami kekeringan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan sumber air setempat. Persiapan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan air sehingga warga tidak terus bergantung pada distribusi darurat setiap kali kekeringan terjadi.
“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat saat krisis terjadi. Pemerintah perlu memperkuat upaya jangka menengah dan panjang melalui perbaikan infrastruktur penampungan air di wilayah rawan,” tutur politikus PKB tersebut.
Irmawan juga meminta pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran untuk operasional distribusi air bersih, termasuk melalui mekanisme belanja tidak terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kondisi di lapangan memenuhi persyaratan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan.
Ia berharap koordinasi pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan pemerintah pusat dapat memastikan bantuan air bersih tersedia selama krisis berlangsung. Pada saat yang sama, investasi infrastruktur perlu diperkuat agar dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat dapat dikurangi.
“Bantuan air bersih gratis harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi selama masa kekeringan masih berlangsung,” pungkasnya (red)
Berita terkait
