JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Selly menyusul tingginya luas areal karhutla sepanjang 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi+) Kementerian Kehutanan, luas indikatif karhutla periode Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare atau meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran,” tegas Selly dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Selly Minta BNPB Perkuat Deteksi Dini dan Kesiapan Daerah
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. BNPB perlu bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait untuk memastikan informasi cuaca, titik panas (hotspot), dan potensi kekeringan segera ditindaklanjuti.
Menurut Selly, informasi peringatan dini harus diikuti langkah konkret di lapangan. Kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, pengawasan wilayah rawan, serta pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan risiko kebakaran.
Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari banyaknya operasi pemadaman yang dilakukan. BNPB harus menunjukkan hasil nyata melalui kecepatan respons, kesiapan logistik, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan mengurangi luas kebakaran, korban, dan dampak sosial.
“Dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya jumlah operasi yang dilakukan. Indikatornya antara lain kecepatan respons, kesiapan logistik dan peralatan, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran, korban, dan dampak terhadap masyarakat,” terangnya.
Selly juga mendorong BNPB memastikan dukungan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan berjalan efektif. Deteksi dini yang diikuti pengerahan personel dan sarana-prasarana secara tepat dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“BNPB perlu memastikan langkah pencegahan dilakukan sebelum kebakaran meluas, melalui deteksi dini, pengerahan personel dan peralatan secara cepat, serta dukungan nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan. Dengan begitu, potensi bencana dapat ditekan sejak awal dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Anggaran BNPB Rp1,003 Triliun, Selly Tekankan Prioritas Berbasis Risiko
Dari sisi pendanaan, Selly mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun dalam rapat kerja bersama Kepala BNPB pada 1 September 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran BNPB secara keseluruhan, bukan alokasi khusus untuk penanganan karhutla maupun dampak fenomena El Niño. Karena itu, penentuan anggaran mitigasi harus mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing daerah.
Selly meminta daerah rawan bencana dengan kapasitas fiskal terbatas mendapat perhatian khusus. Ketersediaan logistik dan peralatan harus dipastikan, disertai peningkatan kapasitas BPBD, relawan, dan masyarakat agar kesiapsiagaan dapat berjalan optimal.
“Menurut saya, anggaran mitigasi perlu diperkuat secara proporsional dan berbasis risiko. Dalam kesimpulan rapat yang sama, Komisi VIII secara tegas meminta BNPB memprioritaskan daerah rawan bencana yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, memastikan ketersediaan logistik dan peralatan yang memadai, serta meningkatkan kapasitas BPBD, relawan, dan masyarakat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa penguatan anggaran harus disertai target kinerja yang jelas, pengawasan terhadap realisasi belanja, serta evaluasi atas dampak program. Penyerapan anggaran, menurutnya, tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penggunaan dana kebencanaan.
“Karena itu, penguatan anggaran harus diikuti target kinerja yang jelas, pengawasan realisasi, dan evaluasi dampak. Ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar seberapa besar dana yang terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut mengurangi risiko bencana, mencegah korban, dan melindungi masyarakat,” pungkas Selly.
Dengan luas karhutla yang mencapai lebih dari 202 ribu hektare hingga Juli 2026, penguatan mitigasi dinilai mendesak dilakukan melalui perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan koordinasi lintas sektor. Selly berharap langkah pencegahan yang terukur dapat menekan perluasan kebakaran sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi (red)
Berita terkait
