JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan partainya berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Salah satu langkah yang disorotnya adalah keputusan untuk belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meskipun tekanan harga minyak dunia meningkatkan beban anggaran negara.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ia menilai kondisi global yang diwarnai konflik geopolitik dan meningkatnya biaya hidup menuntut pemerintah mengambil keputusan secara hati-hati agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat.
Bahlil mengungkapkan, keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi telah dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, meskipun kenaikan harga dapat dipertimbangkan dari sisi perhitungan ekonomi, kondisi saat ini belum tepat untuk menerapkannya karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Partai Golkar berkomitmen untuk dalam kondisi seperti sekarang belum waktunya untuk kita naikkan harga BBM karena kalau itu kita naikkan itu berdampak ke mana-mana,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut membutuhkan upaya lain untuk menjaga keseimbangan anggaran negara. Pemerintah, menurutnya, perlu mencari sumber penerimaan tambahan agar peningkatan kebutuhan subsidi tidak langsung dialihkan menjadi beban masyarakat melalui kenaikan harga energi bersubsidi.
Bagi Bahlil, pilihan kebijakan di tengah tekanan ekonomi global harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sekaligus kemampuan fiskal negara.
Bahlil Soroti Gejolak Global dan Tanggung Jawab Golkar di Pemerintahan
Dalam sambutannya, Bahlil menggambarkan situasi geopolitik dunia yang masih diwarnai berbagai konflik, termasuk perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah. Menurutnya, perkembangan tersebut turut memengaruhi perekonomian global dan meningkatkan tekanan biaya hidup di sejumlah negara.
Ia juga menyinggung gejolak sosial di beberapa negara Eropa yang antara lain berkaitan dengan meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan situasi global dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia.
Bahlil menilai pemerintah perlu menjaga agar kebijakan energi tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia menyebut keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah di tengah ketidakpastian tersebut.
Dalam konteks itu, ia menegaskan kader Golkar yang berada di kabinet memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan memperjuangkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.
Sebagai ketua umum, Bahlil juga mengakui bahwa memimpin partai politik memiliki tanggung jawab besar. Ia menyebut Golkar harus mampu mengelola organisasi sekaligus memastikan kadernya berkontribusi dalam pemerintahan.
“Menjadi menteri itu pekerjaan mulia dan tanggung jawabnya besar, tetapi menjadi ketua umum partai itu menambah tugas yang jauh lebih besar karena mengelola dan memimpin kader-kader terbaik bangsa yang bernama Partai Golongan Karya,” ujarnya.
Golkar Dorong Tambahan Pendapatan untuk Menjaga Harga BBM
Bahlil menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi harus diimbangi dengan upaya mencari sumber pendapatan tambahan bagi negara. Langkah tersebut menjadi penting karena tekanan harga minyak dunia meningkatkan kebutuhan pembiayaan subsidi energi.
Ia menyebut rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran US$91–92 per barel, lebih tinggi daripada asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Dalam sambutannya, Bahlil juga memperkirakan beban subsidi meningkat ke kisaran Rp730 triliun–Rp750 triliun, dibandingkan asumsi anggaran sekitar Rp500 triliun.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta dirinya mencari sumber penerimaan tambahan apabila pemerintah memilih mempertahankan harga BBM. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara agar kebutuhan subsidi dapat ditangani tanpa mengabaikan prioritas pembangunan lainnya.
Bahlil mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kreativitas dalam mengelola sumber pendapatan negara. Namun, langkah untuk menambah penerimaan tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan aturan, keberlanjutan anggaran, dan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap keputusan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi dapat berjalan seiring dengan pengelolaan fiskal yang cermat. Menurutnya, kebijakan energi dan penerimaan negara perlu dirancang agar saling mendukung di tengah tekanan global.
Melalui momentum HUT ke-62, Bahlil menegaskan komitmen Golkar untuk terus berkontribusi dalam pemerintahan. Ia berharap kerja sama antara partai dan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara (red)
Berita terkait
