JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum waktunya dinaikkan meskipun tekanan harga minyak dunia membuat beban subsidi energi membengkak. Ia menyebut pemerintah memilih menjaga harga BBM demi melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Momentum tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menjelaskan, keputusan mempertahankan harga BBM diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, kenaikan harga BBM memang dapat dipertimbangkan dalam perhitungan ekonomi, tetapi kondisi saat ini dinilai belum tepat untuk diterapkan karena berpotensi memberikan dampak berantai kepada masyarakat.
“Memang secara ideal itu harus kita naikkan, tetapi Partai Golkar berkomitmen untuk dalam kondisi seperti sekarang belum waktunya untuk kita naikkan harga BBM karena kalau itu kita naikkan itu berdampak ke mana-mana,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pemerintah harus mencari alternatif untuk menutup tambahan kebutuhan anggaran akibat meningkatnya beban subsidi tanpa langsung membebankan kenaikan harga kepada masyarakat.
Bahlil Ungkap Harga Minyak US$92, Beban Subsidi Membengkak
Bahlil memaparkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak Januari hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar US$91–92 per barel. Angka tersebut jauh melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Di saat yang sama, ia menyebut beban subsidi meningkat hingga kisaran Rp730 triliun–Rp750 triliun, sedangkan asumsi anggaran sebelumnya berada di sekitar Rp500 triliun.
Besarnya selisih antara asumsi harga minyak dan realisasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan energi masyarakat sekaligus mencari cara untuk menutup tambahan pembiayaan akibat tingginya harga minyak.
Bahlil mengatakan tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara lain. Ia menyinggung konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta gejolak sosial di sejumlah negara Eropa yang berkaitan dengan meningkatnya biaya hidup.
Menurutnya, situasi global yang tidak menentu membuat pengelolaan negara membutuhkan kebijakan yang cermat. Karena itu, keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi perlu diikuti strategi untuk menjaga kemampuan anggaran negara.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo yang meminta dirinya mencari sumber pendapatan tambahan apabila pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM.
Prabowo Minta Pendapatan Tambahan, Golkar Prioritaskan Rakyat
Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta dirinya mengupayakan tambahan penerimaan negara untuk menutup tekanan anggaran akibat meningkatnya kebutuhan subsidi. Ia mengaku mencari berbagai kemungkinan agar kebijakan menjaga harga BBM tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan negara.
Menurut Bahlil, pendekatan mencari tambahan pendapatan menjadi penting ketika pemerintah harus menjaga harga energi, sementara biaya subsidi terus meningkat. Langkah tersebut membutuhkan pengelolaan sumber penerimaan negara secara cermat agar tambahan kebutuhan anggaran dapat ditangani.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan bahwa menjadi ketua umum partai memiliki tanggung jawab besar karena harus mengelola organisasi dan memimpin kader di berbagai daerah. Ia menganggap amanah memimpin Partai Golkar sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk berkontribusi kepada negara.
“Menjadi menteri itu pekerjaan mulia dan tanggung jawabnya besar, tetapi menjadi ketua umum partai itu menambah tugas yang jauh lebih besar karena mengelola dan memimpin kader-kader terbaik bangsa yang bernama Partai Golongan Karya,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, kader Golkar yang berada di kabinet memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan memastikan kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap kontribusi partai dalam pemerintahan tetap diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah tantangan ekonomi global.
Kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi, menurut Bahlil, menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan tambahan kebutuhan subsidi dapat diimbangi dengan penerimaan negara dan pengelolaan anggaran yang tepat.
Dengan tekanan harga minyak yang masih menjadi perhatian, pemerintah menghadapi tugas menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesehatan fiskal. Bahlil menegaskan, pencarian sumber pendapatan tambahan menjadi langkah penting agar kebijakan energi dapat dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan negara lainnya (red)
Berita terkait
