JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menilai banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga korupsi dan kondisi ekonomi nasional.
Djarot menegaskan, evaluasi pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada hal-hal yang menyenangkan penguasa. Pemerintah harus berani melihat persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang pelaksanaannya masih menimbulkan masalah.
“Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, sejumlah persoalan yang muncul selama dua tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyoroti lemahnya antisipasi karhutla, tata kelola program prioritas yang dinilainya belum optimal, serta persoalan korupsi yang masih menjadi perhatian.
Djarot Kritik Penanganan Karhutla dan Tata Kelola Program MBG
Salah satu persoalan yang disoroti Djarot adalah kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Ia menilai pemerintah masih cenderung berfokus pada penanganan kebakaran setelah terjadi, padahal risiko kebakaran seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan mitigasi sejak dini.
Djarot mengingatkan bahwa ancaman fenomena El Niño telah menjadi perhatian sehingga pemerintah semestinya meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di kawasan rawan kebakaran.
“Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat,” ujarnya.
Selain karhutla, Djarot menyoroti tata kelola program MBG. Ia mengakui pemberian makanan bergizi kepada masyarakat merupakan langkah positif dan sejalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi secara mendasar agar anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat optimal.
“Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi,” ucapnya.
“Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya,” sambung Djarot.
Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran besar membutuhkan perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan pelaksanaan serta memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Djarot juga mengkritik konsep Koperasi Desa Merah Putih. Ia mempertanyakan kejelasan model bisnis dan unit usaha koperasi, termasuk rencana pengembangan sebagai toko serba ada, toko kelontong, hingga penyalur gaji aparatur sipil negara (ASN).
“Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN. Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya,” tegasnya.
Menurut Djarot, program dengan pembiayaan besar harus memiliki tujuan, konsep, dan indikator keberhasilan yang terukur. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar perencanaan yang kuat dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Djarot Soroti Korupsi, Pengangguran hingga Tekanan Ekonomi
Selain karhutla dan program prioritas pemerintah, Djarot menyoroti persoalan pengangguran serta tindak pidana korupsi. Ia menilai kedua masalah tersebut masih membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari pemerintah.
“Termasuk satu lagi, tindak pidana korupsi. Hampir semua institusi terkena korupsi,” jelasnya.
Djarot menegaskan bahwa pemberantasan korupsi perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, perbaikan tata kelola dan pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih akuntabel.
Ia juga menyinggung perkembangan pasar keuangan, termasuk penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Djarot menyebut rupiah telah menembus Rp18.000 per dolar AS dan menilai kondisi tersebut menambah persoalan yang perlu dicermati pemerintah.
Pernyataan mengenai kondisi pasar keuangan tersebut merupakan penilaian Djarot saat menyampaikan evaluasi politiknya. Pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah sendiri perlu dilihat berdasarkan data pasar pada periode yang bersangkutan.
Bagi Djarot, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pemerintahan tidak cukup dilakukan dengan melihat capaian program atau indikator yang dianggap positif saja. Pemerintah juga harus memperhatikan masalah lingkungan, efektivitas kebijakan, penyerapan tenaga kerja, pemberantasan korupsi, serta stabilitas ekonomi.
“Oleh sebab itu, menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
Kritik Djarot menjadi catatan PDIP terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap persoalan-persoalan yang disorot dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin terarah, memiliki tata kelola yang baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (red)
Berita terkait
