JAKARTA, BERITA SENAYAN – Penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjadi perhatian Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Tri Andika. Ia menilai perubahan angka dukungan yang tajam perlu dijelaskan melalui analisis yang kuat, bukan sekadar dikaitkan dengan perubahan tingkat kepuasan publik.
Dalam survei SMRC yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026, elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 9,8 persen dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama tokoh. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan elektabilitas 35,5 persen.
Tri menyoroti data perubahan dukungan Prabowo yang disebutnya turun dari 33,3 persen menjadi sekitar 14,5 persen dalam kurun waktu sekitar empat bulan. Menurutnya, perubahan sebesar itu membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya.
“Pergeseran elektoral sebesar itu membutuhkan penjelasan kausalitas yang kuat. Tidak cukup jika hanya diasosiasikan secara sederhana dengan fluktuasi kepuasan publik,” kata Tri Andika dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Ia menilai hasil survei perlu dibaca secara cermat dengan mempertimbangkan konteks politik, kondisi ekonomi, evaluasi masyarakat terhadap program pemerintah, serta metode penelitian yang digunakan. Dengan pendekatan tersebut, perubahan dukungan publik dapat dianalisis secara lebih menyeluruh.
Tri Andika Pertanyakan Faktor di Balik Perubahan Elektabilitas Prabowo
Tri menilai perubahan elektabilitas seorang presiden petahana perlu ditelaah dengan melihat berbagai faktor yang mungkin memengaruhi pilihan responden. Menurutnya, penurunan angka dukungan tidak cukup dijelaskan hanya melalui perubahan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Ia menekankan perlunya penjelasan yang menghubungkan perubahan hasil survei dengan kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Analisis tersebut dapat mencakup perkembangan ekonomi, pelaksanaan program pemerintah, dinamika politik, hingga perubahan persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional.
Tri juga mengingatkan bahwa hasil survei elektabilitas dan survei kepuasan terhadap pemerintah mengukur aspek yang berbeda. Kepuasan menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan, sedangkan elektabilitas dalam simulasi pemilihan menunjukkan pilihan responden terhadap tokoh yang ditawarkan atau disebut dalam survei.
Karena itu, tingginya kepuasan terhadap pemerintah tidak otomatis berarti tingkat elektabilitas presiden berada pada angka yang sama. Sebaliknya, perubahan elektabilitas juga memerlukan konteks tambahan sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebabnya.
Tri Andika Soroti Perbedaan Temuan PPI dan SMRC
Dalam sepekan terakhir, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen, dengan elektabilitas presiden sebesar 31,6 persen. Sementara itu, survei SMRC menempatkan elektabilitas Prabowo pada angka 9,8 persen dalam simulasi 24 nama calon presiden.
Tri menilai perbedaan tersebut perlu dicermati dengan memperhatikan metode pengumpulan data masing-masing lembaga. Survei PPI menggunakan wawancara tatap muka, sedangkan survei SMRC menggabungkan wawancara melalui telepon dan tatap muka untuk menjangkau responden yang tidak memiliki telepon seluler.
“Survei berbasis telepon memiliki karakter tersendiri, terutama terkait tingkat respons (response rate), profil demografi responden, hingga kedalaman jawaban. Karakter ini tentu tidak selalu sebanding dengan wawancara tatap muka secara langsung,” paparnya.
Menurut Tri, perbedaan metode dan bentuk pertanyaan dapat memengaruhi hasil pengukuran sehingga angka dari dua survei tidak seharusnya dibandingkan tanpa memeriksa desain penelitian masing-masing. Namun, perbedaan metodologi itu sendiri tidak otomatis membuktikan bahwa salah satu hasil survei keliru.
Ia juga menilai sejumlah program pemerintah, seperti subsidi BBM Pertalite, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan masyarakat ketika mengevaluasi kinerja pemerintah.
“Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan masuk akal. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantalan subsidi di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari subsidi BBM Pertalite, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat,” kata Tri.
Tri berharap perbedaan hasil survei tidak hanya menjadi perdebatan mengenai angka, tetapi juga mendorong kajian yang lebih mendalam terhadap metodologi dan faktor yang memengaruhi opini publik. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami hasil penelitian politik secara proporsional tanpa terburu-buru menyimpulkan penyebab perubahan dukungan (red)
Berita terkait
