JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh keluhan masyarakat terkait kualitas beras bantuan pangan yang ditolak sejumlah kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Menurutnya, penerima bantuan tetap berhak memperoleh beras yang layak konsumsi dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Firman menegaskan, masyarakat penerima bantuan tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang harus menerima apa pun kondisi barang yang disalurkan pemerintah. Karena itu, kasus beras yang diduga mengalami penurunan kualitas harus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan pangan.
“Masyarakat penerima bantuan adalah warga negara yang harus dihormati martabatnya. Jangan sampai muncul kesan bahwa karena ini bantuan, maka kualitasnya boleh diturunkan. Saya kira prinsip itu harus kita jaga bersama,” kata Firman, Minggu (7/6/2026).
Menurut Firman, persoalan utama bukan hanya pada beras yang sudah terlanjur sampai ke masyarakat, tetapi pada sistem pengawasan yang dinilai gagal mendeteksi penurunan kualitas sebelum distribusi dilakukan. Ia menilai program bantuan pangan harus dijalankan dengan standar yang sama ketatnya seperti distribusi pangan komersial.
Politisi senior Partai Golkar itu menjelaskan bahwa perubahan kualitas beras umumnya terjadi akibat penyimpanan yang terlalu lama atau rotasi stok yang tidak berjalan optimal. Karena itu, evaluasi terhadap manajemen pergudangan dan distribusi harus segera dilakukan.
“Kalau manajemen pergudangan, rotasi stok, dan distribusi berjalan baik, maka beras yang terlalu lama tersimpan hingga mengalami penurunan kualitas seharusnya tidak terjadi,” ujarnya.
Firman juga meminta Perum Bulog memperkuat sistem pengendalian mutu di seluruh rantai distribusi, mulai dari gudang penyimpanan hingga titik penyaluran kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas bantuan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Ia menilai, solusi berupa penggantian beras hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. Yang lebih penting adalah memastikan sistem pengelolaan stok berjalan efektif sehingga kejadian serupa tidak terus berulang.
“Negara harus memastikan barang yang keluar dari gudang memang sudah memenuhi standar kualitas sejak awal. Jangan sampai setiap ada masalah, jawabannya hanya mengganti beras,” tegasnya.
Firman menambahkan, program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Karena itu, kualitas bantuan harus menjadi prioritas utama agar tujuan program benar-benar tercapai dan manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat penerima (red)
Berita terkait
