JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mengingatkan pemerintah agar kebijakan perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap mengedepankan prinsip keadilan serta keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.
Ia menilai, kebijakan pajak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Kebijakan pajak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha masyarakat,” kata Marwan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi tersebut tetap mempertahankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria, dengan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menegaskan, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan sumber penghidupan masyarakat.
“Kita tentu memahami bahwa pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan negara. Namun, dalam penerapannya, pemerintah juga harus melihat kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Marwan, keberlanjutan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen patut diapresiasi. Namun, ia meminta pemerintah mencermati perubahan kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut karena berpotensi memengaruhi sejumlah kelompok pelaku usaha.
Marwan Soroti Dampak Perubahan Kriteria PPh Final UMKM
Marwan secara khusus menyoroti kelompok usaha seperti CV, firma, perseroan terbatas (PT) non-perorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM, tetapi berpotensi tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan baru.
Ia mengingatkan, perubahan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha yang telah membangun bisnis, melakukan investasi, mempekerjakan tenaga kerja, serta menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan sebelumnya.
“Persoalannya bukan semata-mata tarif pajak 0,5 persen dipertahankan atau tidak. Yang harus kita lihat adalah siapa saja yang sekarang kehilangan fasilitas tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Jangan sampai perubahan regulasi justru menimbulkan beban penyesuaian yang tidak kecil bagi pelaku usaha yang sedang berkembang,” ujar Marwan.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut meminta pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsekuensi perpajakan bagi CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima fasilitas PPh Final UMKM.
Kejelasan mengenai masa transisi, mekanisme administrasi, serta alternatif fasilitas perpajakan lainnya juga dinilai penting agar pelaku usaha tidak menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Marwan Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus kepada BUMDes
Marwan menegaskan, kebijakan perpajakan jangan sampai membuat pelaku usaha yang telah masuk ke sektor formal justru menghadapi beban dan ketidakpastian baru.
“Jangan sampai pelaku usaha yang sudah memilih masuk ke sektor formal, membentuk badan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan justru menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kita ingin semakin banyak usaha kecil berkembang menjadi badan usaha yang kuat, bukan justru membuat mereka ragu untuk melakukan formalisasi usaha,” tegasnya.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap BUMDes. Menurutnya, BUMDes memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan komersial karena menjalankan fungsi strategis dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Marwan berpandangan bahwa kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan karakteristik, kapasitas ekonomi, serta fungsi masing-masing kelompok usaha.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut tetap mendukung pertumbuhan UMKM, penguatan badan usaha, dan pengembangan ekonomi desa (RED).
Berita terkait
