JAKARTA, BERITA SENAYAN – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menyampaikan sikap tegas partainya terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya atau DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Almuzzammil menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Menurutnya, perkembangan persoalan tersebut perlu direspons melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.

Baca Juga: Gangguan Listrik Berulang Bukti Gagal Tata Kelola, Dirut PLN Didesak Mundur

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, aspirasi mengenai polemik tersebut terus diserap DPP PKS dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi itu menghendaki agar persoalan ijazah Gibran tidak berhenti menjadi perdebatan publik, tetapi ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di parlemen (RED)