JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah memperketat pengawasan impor gula rafinasi untuk mencegah kebocoran gula industri ke pasar konsumsi.
Menurut Nasim, rembesan gula rafinasi impor ke pasar eceran berpotensi menekan harga gula kristal putih (GKP) produksi petani tebu lokal. Karena itu, pembenahan tata kelola pergulaan nasional dinilai harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
“Ini sebenarnya penyakit tahunan yang terus berulang di Komisi VI. Kita perlu memastikan tata kelola gula nasional benar-benar diperbaiki secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, bukan sekadar pemadam kebakaran tiap tahun,” ujar Nasim dalam RDPU Panja Impor Gula bersama APTRI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Nasim menyoroti potensi penyalahgunaan gula rafinasi yang semestinya diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Ia meminta pemerintah lebih transparan dalam menentukan penerima izin impor, volume gula yang masuk, hingga tujuan distribusinya.
“Yang perlu kita kawal ketat adalah siapa penerima izinnya, berapa volumenya, dan ke mana distribusinya. Jangan sampai gula rafinasi yang diperuntukkan bagi industri justru merembes ke pasar konsumsi,” katanya.
Menurutnya, pengawasan distribusi menjadi bagian penting untuk memastikan gula impor benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Nasim menilai produksi gula kristal putih nasional pada dasarnya telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, kebijakan impor seharusnya diarahkan secara terukur untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, bukan justru masuk ke pasar konsumsi.
“Jangan sampai produksi gula dalam negeri sulit terserap, sementara pada saat yang sama gula rafinasi justru membanjiri pasar konsumsi. Penyelamatan petani tebu lokal harus jadi prioritas,” tegasnya.
Ia menilai kepastian penyerapan hasil panen menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani tebu.
Selain persoalan impor, Nasim meminta pemerintah memastikan program revitalisasi pabrik gula nasional benar-benar meningkatkan produktivitas. Pabrik gula milik BUMN, termasuk yang dikelola PTPN dan SGN, menurutnya harus mampu menunjukkan hasil konkret setelah mendapatkan program peremajaan.
“Kalau pabrik gula sudah direvitalisasi, harus ada peningkatan produksi dan produktivitas yang terukur. Jangan sampai revitalisasi hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi hasilnya tidak sesuai target,” ujarnya.
Menurut Nasim, peningkatan kapasitas pengolahan menjadi bagian penting untuk memperkuat industri gula nasional dari sisi produksi.
Nasim juga meminta pemerintah mengevaluasi formula harga pembelian tebu dan gula di tingkat petani. Ia menilai penetapan harga perlu mempertimbangkan biaya produksi yang semakin besar, termasuk persoalan akses pupuk yang masih menjadi perhatian petani.
“Pemerintah harus mencari titik keseimbangan yang adil. Petani harus mendapatkan harga yang layak dan pabrik punya ruang berproduksi, namun harga eceran bagi konsumen juga tetap terjaga,” ungkap politikus asal Situbondo tersebut.
Menurutnya, keseimbangan harga dibutuhkan agar kepentingan petani, industri pengolahan, dan konsumen tetap dapat berjalan beriringan.
Nasim optimistis industri gula nasional dapat semakin mandiri apabila persoalan tata niaga dan distribusi gula rafinasi dibenahi. Ia menilai perbaikan sistem impor harus berjalan bersamaan dengan penguatan produksi dalam negeri dan jaminan ketersediaan sarana produksi bagi petani.
“Kalau tata kelola impor diperbaiki dan kebocoran gula rafinasi dihentikan, fondasi industri gula nasional akan jauh lebih kuat menuju kemandirian. Kepastian penyerapan hasil panen petani adalah kuncinya,” pungkas Nasim (red)
Berita terkait
