JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kenaikan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2027 dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya literasi, terutama melalui pengembangan perpustakaan sekolah dan pemerataan akses bahan bacaan berkualitas hingga daerah tertinggal.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, mengapresiasi peningkatan pagu anggaran Perpusnas Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp417,725 miliar.
Angka tersebut meningkat sekitar 15,3 persen dibandingkan pagu anggaran Perpusnas pada 2026 yang sebesar Rp362,165 miliar. Hal tersebut disampaikan Adela dalam rapat pembahasan anggaran Komisi X DPR RI bersama Perpusnas.
Adela menilai kenaikan anggaran tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pembangunan budaya literasi dan penguatan ekosistem perpustakaan di Indonesia.
Namun, ia mengingatkan agar peningkatan anggaran tidak berhenti pada penambahan program maupun koleksi buku. Anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Saya senang melihat adanya tambahan pagu anggaran untuk Perpusnas pada tahun 2027. Tentu kita berharap tambahan anggaran ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Adela dikutip Selasa (08/09)
Menurutnya, kualitas program harus menjadi ukuran utama dalam melihat keberhasilan penggunaan anggaran Perpusnas. Salah satu perhatian utama Adela adalah penguatan perpustakaan sekolah.
Ia menilai perpustakaan sekolah tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku pelajaran. Lebih dari itu, perpustakaan harus menjadi ruang belajar yang mampu membangun minat baca, memperluas wawasan, serta mengembangkan daya kritis peserta didik.
“Perpustakaan sekolah harus menyediakan bahan bacaan yang berkualitas. Jangan hanya buku pelajaran. Anak-anak kita membutuhkan buku cerita, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, teknologi, dan berbagai bacaan yang dapat memperkaya wawasan serta membangun karakter mereka,” jelasnya.
Adela menilai keberadaan bahan bacaan yang beragam penting untuk membuat perpustakaan menjadi ruang yang menarik dan relevan bagi peserta didik.
Pemerataan Literasi hingga Daerah 3T
Selain penguatan perpustakaan sekolah, Adela mendorong agar tambahan anggaran Perpusnas digunakan untuk memperluas akses literasi di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Komisi X DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp307,774 miliar untuk memperkuat berbagai program strategis literasi.
Adela mengatakan Fraksi Partai Golkar menyetujui pagu anggaran Perpusnas 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan angka literasi nasional.
“Untuk dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan angka literasi di Indonesia, fraksi Partai Golkar terus mendorong untuk adanya kenaikan pagu anggaran secara lebih signifikan,” katanya.
Menurut Adela, pemerataan akses menjadi penting karena masih terdapat sekolah dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan fasilitas serta bahan bacaan.
Jangan Hanya Hitung Jumlah Buku
Adela mengingatkan pemerintah agar keberhasilan program literasi tidak hanya diukur berdasarkan jumlah buku atau koleksi yang berhasil disediakan.
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahan bacaan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa banyak buku yang tersedia, tetapi tidak melihat apakah buku tersebut benar-benar dibaca dan memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat,” tegas Adela.
Karena itu, setiap program Perpusnas perlu memiliki target dan ukuran dampak yang jelas, mulai dari peningkatan akses hingga perubahan budaya baca masyarakat.
Adela juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Menurutnya, tambahan anggaran harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kualitas program, pelayanan, dan dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Adela menegaskan Komisi X DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di sektor pendidikan dan kebudayaan, termasuk memastikan penguatan perpustakaan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (red)
Berita terkait
