JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan 2027 sebesar sekitar Rp819,44 triliun benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan nasional.
Menurut Esti, besarnya anggaran yang bersumber dari porsi 20 persen belanja negara harus mampu menjawab persoalan kesejahteraan guru, kerusakan sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kebutuhan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Dari 20 persen anggaran belanja negara yang berarti Rp820 triliun itu masuk di anggaran pendidikan. Tentu kita punya harapan besar terkait hal itu,” ujar Esti saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Esti mengatakan masih banyak pekerjaan rumah sektor pendidikan yang harus diselesaikan pemerintah. Persoalan tersebut mencakup honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di berbagai daerah, kondisi sekolah yang rusak, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Kondisi pendidikan di wilayah 3T juga menjadi perhatian. Menurut Esti, keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan di daerah tersebut membutuhkan intervensi anggaran yang lebih serius. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah yang terdampak bencana.
“PR-PR di masa lalu, tahun ini maupun tahun kemarin, soal honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di banyak wilayah termasuk daerah 3T, sekolah-sekolah yang rusak, sarana-prasarana yang belum memadai, penyelesaian cepat untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana,” tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Esti Soroti Pendidikan Dasar Gratis
Esti juga menyoroti kewajiban pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dasar tanpa pungutan.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai berlaku pada 2028 untuk mulai melakukan langkah konkret.
Ia menilai persiapan pemenuhan hak pendidikan dasar gratis seharusnya sudah dimulai dalam penganggaran 2027.
“Persoalan besarnya bukan karena Mahkamah Konstitusi memutuskan itu nanti di 2028. Kita masih punya PR anggaran pendidikan itu harusnya juga untuk pendidikan gratis SD, SMP negeri swasta di seluruh Indonesia dengan ketentuan tertentu,” ujarnya.
Menurut Esti, pemerintah memiliki kesempatan menggunakan peningkatan anggaran pendidikan 2027 untuk mulai membangun skema pembiayaan yang mendukung kebijakan tersebut.
BOS Sekolah Swasta Bisa Ditingkatkan
Salah satu langkah yang didorong Esti adalah meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama bagi sekolah swasta. Menurutnya, peningkatan BOS dapat membantu mengurangi beban biaya yang selama ini harus ditanggung peserta didik dan orang tua.
Selain mengurangi pungutan, tambahan dukungan tersebut juga dapat digunakan untuk pemeliharaan serta peningkatan kualitas sekolah.
“Progresnya bisa dengan menaikkan BOS supaya tarikan ke siswanya mulai bisa dikurangi untuk yang swasta atau kemudian juga bisa untuk pemeliharaan, peningkatan kualitas di sekolah-sekolah,” katanya.
Esti menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dasar tanpa pungutan secara bertahap.
Di sisi lain, Esti menyoroti rencana penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut tetap dapat berjalan, tetapi tidak seharusnya mengurangi ruang fiskal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.
Menurutnya, anggaran pendidikan harus dipastikan memberikan dukungan maksimal terhadap kebutuhan utama sektor pendidikan.
“Kalau harapan saya, MBG itu sudah dipindahkan dari anggaran pendidikan,” pungkas Esti.
Dengan alokasi pendidikan yang mencapai sekitar Rp819,44 triliun pada 2027, Esti berharap pemerintah dapat menyusun prioritas anggaran secara lebih tepat sasaran. Baginya, peningkatan anggaran harus berujung pada perbaikan nyata yang dirasakan guru, peserta didik, sekolah, dan masyarakat di seluruh Indonesia (red)
Berita terkait
