PALEMBANG, BERITA SENAYAN – Antrean penerbitan International Standard Book Number (ISBN) yang panjang menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai tingginya permohonan ISBN perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
Persoalan tersebut mencuat setelah Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyampaikan aspirasi mengenai lamanya proses penerbitan ISBN kepada Komisi X DPR RI.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Palembang, Kamis (20/8/2026), DPR RI memperoleh penjelasan langsung dari Perpusnas mengenai penyebab panjangnya antrean penerbitan ISBN.
“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Ferdiansyah.
Menurut politikus Fraksi Partai Golkar tersebut, persoalan ISBN tidak bisa dilihat semata-mata sebagai masalah administratif. ISBN memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem penerbitan dan distribusi buku di Indonesia.
Tingginya permohonan ISBN, kata Ferdiansyah, justru menunjukkan adanya aktivitas penerbitan yang cukup besar. Karena itu, kapasitas pelayanan harus disesuaikan agar peningkatan aktivitas penerbitan tidak terhambat oleh proses administrasi.
Perpusnas Diminta Perkuat Kapasitas Pelayanan
Ferdiansyah menilai penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan Perpusnas untuk mengatasi antrean penerbitan ISBN.
Penambahan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan verifikasi permohonan. Dengan demikian, penerbit maupun penulis memperoleh kepastian pelayanan yang lebih baik.
Menurutnya, pelayanan ISBN yang cepat dan optimal penting untuk memastikan proses penerbitan buku berjalan lancar.
“Kalau kapasitas pelayanan meningkat, penerbit dan penulis tentu akan mendapatkan kepastian yang lebih baik. Jangan sampai proses administrasi justru menjadi kendala dalam penerbitan buku,” katanya.
DPR Soroti Publikasi Akademik
Selain persoalan ISBN, Komisi X DPR RI juga mendalami aspirasi dari kalangan perguruan tinggi mengenai sistem publikasi akademik, khususnya jurnal ilmiah dan penulisan buku.
Ferdiansyah mengatakan, isu tersebut penting karena berkaitan langsung dengan produktivitas karya akademik sekaligus ketersediaan bahan bacaan di Indonesia.
Dari masukan dosen dan sejumlah lembaga perguruan tinggi, muncul gagasan agar sivitas akademika memiliki ruang pilihan yang lebih luas dalam menghasilkan karya ilmiah.
Salah satu alternatif yang dinilai perlu dikaji adalah memberikan kesempatan bagi akademisi untuk menghasilkan buku sebagai bentuk karya ilmiah, dengan tetap memenuhi standar dan ketentuan akademik yang berlaku.
“Kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari perguruan tinggi mengenai jurnal dan penulisan buku. Ini perlu didiskusikan lebih mendalam. Ke depan, apakah memungkinkan ada pilihan? Misalnya, dalam konteks tertentu, ketika seseorang tidak menghasilkan jurnal, terdapat alternatif untuk menghasilkan buku,” ungkap Ferdiansyah.
Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan berarti mengesampingkan keberadaan jurnal ilmiah. Menurutnya, jurnal tetap memiliki posisi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pertukaran pengetahuan di lingkungan akademik.
Namun, kebijakan publikasi akademik dinilai perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya mendorong produktivitas jurnal, tetapi juga meningkatkan produksi buku karya akademisi.
Buku Bisa Perkuat Literasi Nasional
Ferdiansyah menilai adanya pilihan yang proporsional antara publikasi jurnal dan penulisan buku berpotensi meningkatkan jumlah karya yang dihasilkan kalangan akademik.
Pilihan tersebut, menurutnya, dapat relevan bagi dosen dalam pengembangan karier fungsional maupun mahasiswa pada jenjang magister dan doktoral, dengan tetap menunggu perumusan ketentuan yang tepat.
“Kalau ini bisa dilakukan dan ada pilihan yang tepat, tentu akan semakin banyak judul buku dan semakin banyak pula jumlah buku yang dihasilkan. Ini penting karena salah satu persoalan yang harus kita jawab dalam penguatan literasi adalah ketersediaan bahan bacaan, baik dari sisi jumlah maupun keragaman judul,” jelas Ferdiansyah.
Menurutnya, peningkatan produksi buku nasional tidak hanya berkaitan dengan industri penerbitan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan penguatan budaya literasi masyarakat.
Semakin banyak karya akademik yang diterbitkan dalam bentuk buku, semakin besar pula peluang masyarakat mendapatkan bahan bacaan yang beragam dan berkualitas.
Komisi X Kaji Proporsi Jurnal dan Buku
Ferdiansyah mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pendalaman Komisi X DPR RI.
Komisi X akan mengkaji kemungkinan penyusunan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara penguatan publikasi ilmiah dan peningkatan produksi buku nasional.
Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang tepat mengenai kontribusi jurnal dan buku dalam sistem pendidikan tinggi.
“Yang kita cari adalah proporsi dan kebijakan yang tepat. Jurnal tetap penting, tetapi buku juga harus mendapatkan ruang yang memadai sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan literasi,” pungkas Ferdiansyah (red)
Berita terkait
