JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional menyusul rentetan kecelakaan kapal penumpang yang kembali menelan korban jiwa. Menurutnya, insiden yang terus berulang menjadi bukti lemahnya tata kelola keselamatan transportasi laut di Indonesia.
“Kami menilai terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir sebagai indikator rapuhnya manajemen keselamatan pelayaran di Indonesia. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat pelayaran tinggi,” ujar Huda, Selasa (4/8/2026).
Desakan tersebut muncul setelah KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep saat mengangkut 271 penumpang. Hingga kini, lima orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Sebelumnya, KLM Nurul Salsa juga tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan belasan penumpang dinyatakan hilang.
Huda menilai tingginya jumlah korban dalam dua kecelakaan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem keselamatan pelayaran yang tidak boleh lagi diabaikan.
“Banyaknya korban yang tewas dan hilang dalam waktu berdekatan ini menunjukkan ada masalah fundamental dalam manajemen keselamatan pelayaran kita,” tegasnya.
Ketua DPP PKB itu meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan audit independen terhadap seluruh armada kapal penumpang dan operator pelayaran. Audit tersebut, menurutnya, harus mencakup pemeriksaan kelaikan kapal, kesiapan sistem pemadam kebakaran, prosedur evakuasi, hingga validitas manifes penumpang.
Ia menyoroti kasus KLM Nurul Salsa yang diduga memiliki ketidaksesuaian data manifes dengan jumlah penumpang sebenarnya. Menurut Huda, praktik serupa harus dihentikan karena berpotensi memperbesar risiko korban ketika kecelakaan terjadi.
“Kasus KLM Nurul Salsa misalnya ada ketidaksesuaian jumlah penumpang di manifes yang hanya 45 orang sedangkan fakta lapangan lebih dari 70 orang. Kami meyakini modus seperti ini banyak terjadi dan sangat berbahaya,” ujarnya.
Huda juga mendorong pemerintah mengadopsi praktik keselamatan pelayaran dari negara kepulauan seperti Jepang dan Selandia Baru, antara lain melalui penerapan sistem e-ticketing yang terintegrasi dengan data kependudukan, audit kelaikan kapal tanpa kompromi, serta pemetaan risiko pelayaran berbasis cuaca dan navigasi digital.
Selain itu, Komisi V DPR RI berencana memanggil Kementerian Perhubungan dan pihak terkait untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut.
“Langkah ini juga menjadi upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut nasional,” pungkas Huda (red)
Berita terkait
