JAKARTA, BERITA SENAYAN – Perkembangan teknologi membuat volume dan jenis data yang harus dikelola pemerintah semakin besar dan kompleks. Kondisi tersebut mendorong Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, mempertanyakan kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola big data.
Ratih menilai pertumbuhan sumber data harus diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.
“Kalau kita ngomongin big data, saya hanya punya rasa insecure, sebenarnya BPS kita siap enggak sih untuk mengelola data sebesar dan sekompleks itu?” ujar Ratih, dikutip Kamis (24/9/2026).
Menurut Ratih, tantangan statistik nasional tidak lagi hanya berasal dari pengumpulan data melalui sensus atau survei. BPS juga perlu menghadapi semakin banyaknya sumber data administrasi, data sektoral, hingga data yang berasal dari berbagai platform digital.
Kondisi tersebut membuat kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan sistem statistik nasional.
Ratih Soroti Ketersediaan Tenaga Statistik
Ratih mengatakan tantangan pengelolaan data tidak semata-mata berkaitan dengan teknologi. Ketersediaan dan pemerataan tenaga statistik juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurut legislator NasDem dari daerah pemilihan Sulawesi Barat tersebut, jumlah serta sebaran tenaga statistik di kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah masih belum merata.
“Jumlah dan juga sebaran tenaga statistik di seluruh Indonesia sebenarnya masih kurang dan juga belum rata,” katanya.
Ratih juga menyoroti kapasitas pendidikan statistik dalam memenuhi kebutuhan tenaga statistik nasional. Ia menilai perlu dilakukan kajian mengenai apakah daya tampung pendidikan statistik saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional atau justru perlu diperluas.
Salah satu opsi yang disebut Ratih adalah membuka lebih banyak program studi statistik di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memperluas basis tenaga statistik sekaligus mengurangi kesenjangan ketersediaan SDM antarwilayah.
Selain persoalan SDM, Ratih meminta kesiapan infrastruktur teknologi informasi BPS turut menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU Statistik. Volume data yang semakin besar membutuhkan sistem teknologi yang mampu mendukung pengelolaan, integrasi, keamanan, dan pemanfaatan data secara berkelanjutan.
“Bagaimana tata kelola SDM dari infrastruktur IT BPS ke depannya yang bisa kita atur di dalam RUU Statistik,” tutur Ratih.
RUU Statistik Diharapkan Perkuat Fondasi BPS
Ratih berharap pembahasan RUU Statistik dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi kelembagaan statistik nasional. Menurut dia, penguatan tersebut perlu mencakup dua aspek utama, yakni kesiapan SDM dan infrastruktur TI.
Keduanya menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi serta bertambahnya sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan statistik nasional. Ratih menilai kualitas pengelolaan data pada akhirnya berkaitan dengan kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan.
“Dengan dukungan SDM yang memadai dan infrastruktur TI yang kuat, data statistik dapat semakin akurat, relevan, dan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat,” tutupnya.
Karena itu, penguatan kapasitas BPS tidak hanya menyangkut kemampuan mengolah data dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan tersedianya tenaga statistik dan infrastruktur yang mampu mengikuti perubahan ekosistem data nasional (red)
Berita terkait
