Oleh : Suhermanto Ja’far
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, Media Sosial seakan telah menjelma menjadi arena muktamar yang sesungguhnya. Jauh sebelum para muktamirin memasuki ruang sidang, berbagai platform media sosial telah dipenuhi perdebatan mengenai siapa yang paling layak menjadi Ketua Umum PBNU, siapa yang pantas masuk dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), siapa yang memenuhi syarat menjadi Rais ‘Aam Syuriah, hingga bagaimana arah kepemimpinan NU memasuki abad keduanya.
Video pendek, infografis, podcast, siaran langsung, hingga diskusi di grup-grup WhatsApp berlangsung tanpa henti. Semua orang merasa memiliki hak untuk menafsirkan masa depan NU. Ruang digital akhirnya berubah menjadi “muktamar pendahuluan” yang berlangsung tanpa tata tertib, tanpa moderator, dan tanpa batas geografis.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokratisasi ruang Media Sosial telah membuka partisipasi publik secara luas. Namun pada saat yang sama, ruang Media Sosial juga mengaburkan batas antara argumentasi dan propaganda, antara kritik dan fitnah, bahkan antara kepedulian dan kepentingan. Popularitas sering kali lebih menentukan daripada kedalaman gagasan. Yang viral lebih cepat dipercaya daripada yang benar.
Dalam kondisi demikian, perdebatan mengenai kepemimpinan NU perlahan bergeser dari pembahasan visi organisasi menuju pertarungan persepsi yang dibentuk oleh algoritma media sosial.
Yang paling ramai sesungguhnya bukan para kandidat, melainkan tim suksesnya. Mereka berlomba membangun citra kandidat masing-masing, mengangkat seluruh kelebihannya, sekaligus mencari celah untuk mengkritik kandidat lain. Tidak sedikit perdebatan yang semula membahas gagasan berubah menjadi saling menyerang pribadi. Rekam jejak dibongkar, sejarah ditafsirkan menurut kepentingan masing-masing, bahkan ruang digital dipenuhi pelabelan yang sama sekali tidak berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, substansi organisasi sering kali tenggelam oleh hiruk-pikuk perang narasi.
Padahal, keberadaan tim sukses bukanlah persoalan. Dalam setiap kontestasi, tim pendukung merupakan bagian yang wajar dari dinamika demokrasi organisasi. Persoalannya muncul ketika tim sukses tidak lagi menjadi jembatan gagasan, melainkan berubah menjadi mesin politik sesaat. Orientasinya bukan lagi membangun masa depan organisasi, tetapi semata-mata memenangkan kandidat yang didukung.
Ukuran keberhasilan bukan lagi kemaslahatan jam’iyah, melainkan keberhasilan merebut kursi kepemimpinan. Politik yang seharusnya menjadi ruang pengabdian perlahan berubah menjadi kompetisi citra yang sering mengorbankan ukhuwah, bahkan berubah menjadi lahan menjual jamu dan transaksional.
Orang-orang tua dahulu memiliki pepatah sederhana bahwa seseorang akan mencari teman yang sejenis dengan dirinya. Dalam dunia politik organisasi, pepatah tersebut sering kali menemukan relevansinya. Seorang kandidat cenderung dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki orientasi, gaya komunikasi, dan cara berpikir yang tidak jauh berbeda dengan dirinya.
Sebaliknya, tim sukses juga akan memilih figur yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan, nilai, dan karakter yang mereka miliki. Karena itu, masyarakat sering kali membaca kualitas seorang pemimpin bukan hanya dari pidatonya, tetapi juga dari perilaku orang-orang yang paling lantang berbicara atas namanya.
Dalam tradisi lama dikenal istilah fisiognomi, yaitu kecenderungan membaca karakter seseorang melalui ekspresi dan perilakunya. Pada era digital, cara membaca tersebut mengalami perubahan. Yang dibaca bukan lagi wajah seseorang, melainkan jejak digitalnya. Pilihan kata, gaya berkomunikasi, pola komentar, siapa yang dibela, siapa yang diserang, hingga jaringan interaksi yang dibangun, semuanya perlahan membentuk identitas digital.
Bahkan sebelum seorang kandidat berbicara, masyarakat sering kali telah mampu menebak siapa pendukungnya hanya dari cara mereka berargumentasi. Tim sukses akhirnya menjadi wajah digital yang mencerminkan kualitas budaya politik kandidat yang mereka perjuangkan.
Ironisnya, politik tim sukses sering kali bersifat sangat pragmatis. Muncul ungkapan satiris bahwa tim sukses akan tetap sukses sekalipun calon yang didukung kalah. Sindiran tersebut memang tidak berlaku bagi semua orang, tetapi cukup menggambarkan kenyataan bahwa sebagian pendukung lebih sibuk mengamankan posisi pribadi daripada memperjuangkan masa depan organisasi.
Tidak sedikit pula yang memilih memiliki lebih dari satu jalur komunikasi dengan berbagai poros kekuatan. Mereka menempatkan satu kaki di satu kubu dan kaki lainnya di kubu yang berbeda, dengan harapan tetap memperoleh keuntungan siapa pun yang akhirnya terpilih. Politik seperti ini mungkin menguntungkan individu, tetapi dalam jangka panjang justru menggerus kepercayaan terhadap organisasi.
Yang lebih memprihatinkan adalah ketika budaya pragmatis tersebut justru dianggap sebagai kecerdasan politik. Ukuran keberhasilan tim sukses tidak lagi ditentukan oleh kemampuan menjaga marwah organisasi, melainkan oleh seberapa dekat mereka dengan pusat kekuasaan setelah Muktamar selesai.
Akibatnya, organisasi hanya dipandang sebagai kendaraan untuk memperoleh akses, bukan sebagai ruang pengabdian. Dalam situasi seperti ini, politik kehilangan dimensi etiknya dan berubah menjadi transaksi kepentingan jangka pendek.
Kualitas seorang kandidat sesungguhnya tidak hanya diukur dari visi, program, maupun rekam jejaknya, tetapi juga dari kualitas budaya politik yang dibangun oleh orang-orang di sekelilingnya. Pemimpin yang baik bukan hanya mampu menyampaikan gagasan besar, tetapi juga mampu menghadirkan suasana politik yang santun, argumentatif, dan bermartabat.
Sebaliknya, apabila tim sukses lebih memilih fitnah daripada hujjah, lebih mengedepankan polarisasi daripada persaudaraan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi para pendukung, melainkan juga kredibilitas moral kandidat itu sendiri.
Muktamar Nahdlatul Ulama tidak sedang memilih siapa yang paling piawai memenangkan perang opini di media sosial. Muktamar sedang menentukan arah perjalanan organisasi untuk lima tahun ke depan, bahkan menentukan kualitas kepemimpinan NU memasuki abad keduanya. Politik sesaat mungkin mampu memenangkan seorang kandidat, tetapi tidak selalu mampu memenangkan masa depan organisasi. Yang akan dikenang sejarah bukanlah tim sukses yang paling keras bersuara atau paling lihai memainkan algoritma, melainkan para pemimpin yang mampu menjaga ukhuwah, merawat adab, dan menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk mengabdi kepada jam’iyah.
Sebab, jabatan Ketua Umum PBNU hanyalah amanah yang dibatasi waktu, sedangkan marwah Nahdlatul Ulama adalah warisan peradaban yang harus dijaga lintas generasi.
Berangkat dari hal tersebut, tampak terang benderang, tim sukses yang bersuara lantang, jejak digitalnya dan cenderung menjadi tim siapa. Begitu juga, para kandidat dan orang orang terdekatnya akan memilih tim sukses yang sesuai dengan karakter dan kepribadiannya, Apakah politik sesaat ataukah politik kemanusiaan.
Oleh karena itu, tim sukses yang mampu memenangkan kandidatnya akan tampak kemana arah organisasi NU. Politik sesaat dapat memenangkan seorang kandidat, tetapi hanya politik peradaban yang mampu memenangkan masa depan Nahdlatul Ulama (*)
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
Berita terkait
