JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia mengingatkan tantangan terbesar saat ini bukan pada konsep, melainkan pada implementasi kebijakan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Menurut Cak Imin, orientasi ekonomi yang kini dijalankan pemerintah merupakan hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Ia menyebut gagasan tersebut telah lama menjadi bagian dari pemikiran Presiden Prabowo sebelum menjabat sebagai kepala negara.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujar Cak Imin.
Meski mengapresiasi arah kebijakan tersebut, Cak Imin menegaskan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” katanya.
Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi bahan rujukan dalam berbagai forum strategis, termasuk Ijtima Ulama yang akan digelar menjelang puncak Harlah PKB ke-28.
Selain itu, Cak Imin menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi dalam menjalankan berbagai program pemerintah. Menurutnya, orientasi baru tidak akan menghasilkan perubahan apabila masih dijalankan dengan cara-cara lama.
Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Keuangan RI periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, dan Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, mengatakan diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali berpijak pada amanat konstitusi.
“Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Faisol.
Senada, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menegaskan tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen PKB untuk mengawal kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
“Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” kata Rusdi.
Diskusi tersebut dihadiri jajaran DPP PKB, anggota Fraksi PKB DPR RI, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan akademisi, ekonom, dan masyarakat (red)
Berita terkait
