JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) solar sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan distribusi BBM tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Menurut Hindun, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usaha perikanan yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional akibat harga BBM nonsubsidi yang sempat mencapai Rp21.300 per liter.
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang menurunkan harga BBM khusus bagi nelayan menjadi Rp15.000 per liter. Kebijakan ini sangat membantu meringankan beban biaya operasional nelayan sehingga mereka dapat kembali melaut dengan lebih tenang dan produktif,” ujar Hindun, Selasa (14/7/2026).
Legislator yang membidangi sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan pangan itu menilai harga BBM khusus akan meningkatkan efisiensi biaya produksi, memperbesar hasil tangkapan, sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan nasional.
Meski demikian, Hindun menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada sistem pengawasan di lapangan. Ia meminta pemerintah memastikan BBM bersubsidi khusus nelayan benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.
“Yang tidak kalah penting adalah pengawasan dalam penyaluran. Jangan sampai BBM khusus yang diperuntukkan bagi nelayan justru bocor atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari distribusi hingga penggunaannya,” tegasnya.
Hindun juga mengingatkan agar tidak ada praktik penyelewengan yang merugikan nelayan. Menurutnya, setiap penyalahgunaan distribusi BBM harus ditindak tegas karena berpotensi menghilangkan manfaat kebijakan pemerintah.
“Jangan ada oknum yang bermain-main dengan distribusi BBM khusus ini. Jika ditemukan adanya penyelewengan, aparat penegak hukum harus segera turun tangan dan menindak pelakunya tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah dengan mafia yang mencoba mengambil keuntungan dari hak-hak nelayan,” katanya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II itu berharap kementerian dan lembaga terkait membangun sistem distribusi yang transparan, akuntabel, dan mudah diawasi agar harga khusus BBM benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Hindun memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan yang lebih produktif,” pungkasnya (red)
Berita terkait
