JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Desakan itu muncul setelah lulusan SMK kembali menjadi penyumbang angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 813.776 lulusan SMK tercatat menganggur pada 2026 atau sekitar 11,24 persen dari total pengangguran terbuka nasional yang mencapai 7,24 juta jiwa. Sementara Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 6,64 persen dan masih menjadi wilayah dengan jumlah pengangguran lulusan SMK terbanyak.
Menanggapi kondisi tersebut, Habib Syarief menilai tujuan utama pendidikan kejuruan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai belum tercapai secara optimal. Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi total terhadap sistem pendidikan vokasi.
“SMK sejak awal dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap sistem pendidikan kejuruan. Perlu dicari tahu secara mendalam apa penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK,” kata Habib Syarief di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Legislator PKB itu menilai kajian mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat lulusan SMK masuk ke dunia kerja. Menurutnya, kualitas lulusan, relevansi jurusan dengan kebutuhan industri, hingga kemitraan antara sekolah dan dunia usaha harus dievaluasi secara objektif.
“Apakah kualitas lulusannya belum memenuhi kebutuhan industri, apakah jurusan yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, atau justru sekolah dan pemerintah kurang aktif membangun kemitraan dengan dunia industri. Semua harus dievaluasi secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.
Habib Syarief juga mendorong pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan kejuruan, terutama untuk memperbarui sarana praktik yang sudah usang. Ia menilai banyak bengkel dan peralatan praktik di SMK yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi industri saat ini.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru dan instruktur melalui penguatan balai pelatihan. Menurutnya, sejumlah fasilitas pelatihan guru, termasuk di Cimahi, sudah tidak layak karena minim perbaikan selama bertahun-tahun.
Tak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, Habib Syarief juga meminta pemerintah membuka peluang lebih besar bagi lulusan SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensinya.
“Lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi yang relevan dengan kompetensinya. Dengan begitu, kemampuan mereka akan terus berkembang dan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat,” tegasnya.
Habib berharap evaluasi menyeluruh terhadap pendidikan kejuruan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dengan kebutuhan dunia industri, sehingga lulusan SMK benar-benar menjadi tenaga kerja kompeten dan mampu menekan angka pengangguran nasional (red)
Berita terkait
