JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menguatnya dominasi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan harapan agar ada kekuatan politik yang tetap menjalankan fungsi penyeimbang dalam sistem demokrasi. Pengamat politik Adi Prayitno menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini menjadi tumpuan sebagian publik untuk memainkan peran tersebut.
Menurut Adi, prinsip checks and balances tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Karena itu, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus memastikan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tetap berjalan.
“Banyak yang berharap PDIP menjadi satu-satunya partai yang berani lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat,” ujar Adi melalui kanal Youtube miliknya, Rabu (24/6/2026).
Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, harapan tersebut muncul seiring minimnya sikap kritis dari mayoritas fraksi di parlemen yang kini berada dalam koalisi pendukung pemerintah. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPR RI.
Ia menjelaskan, sejumlah aktivis demokrasi, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil mulai mempertanyakan sejauh mana DPR masih menjalankan peran kontrol terhadap pemerintah secara maksimal.
“Kalau kita membaca berbagai pernyataan dari aktivis demokrasi, mahasiswa, dan civil society, secara konstitusional DPR memang memiliki fungsi kontrol. Tetapi dalam praktiknya, sulit bagi anggota dewan menyampaikan sikap kritis secara terbuka,” katanya.
Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa stabilitas politik tetap menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan persatuan nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak boleh mengganggu soliditas bangsa.
“Sekeras apa pun perbedaan politik, tetap harus guyub dalam menjaga stabilitas politik. Karena stabilitas adalah kunci kemajuan ekonomi,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh stabilitas politik. Ruang kritik yang efektif juga harus tetap tersedia agar mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Adi, tanpa adanya kekuatan penyeimbang yang aktif, pertanyaan publik mengenai relevansi dan efektivitas DPR sebagai lembaga legislatif akan terus mengemuka di tengah masyarakat (red)
Berita terkait
