JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan bahwa berbagai aspirasi dari pemerintah daerah akan menjadi elemen penting dalam pembahasan kebijakan fiskal nasional, termasuk penyusunan APBN dan penguatan regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Misbakhun, masukan dari daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait transfer ke daerah yang setiap tahun dibahas dalam siklus APBN.
“Kami ini selalu membahas hal-hal yang substansial mengenai belanja pemerintah. APBN itu dimulai di ruangan ini, termasuk berapa yang ditransfer ke daerah,” ujar Misbakhun.
Ia menambahkan, setelah pembahasan di Komisi XI, proses penganggaran akan berlanjut ke Badan Anggaran DPR RI untuk penetapan alokasi kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Misbakhun juga menyoroti bahwa DPR saat ini tengah mencermati revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI.
“UU HKPD sudah masuk di Baleg dan akan dicarikan formulasi terbaik dengan mempertimbangkan banyak aspirasi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa keluhan terkait keterbatasan fiskal daerah bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan fenomena umum yang dirasakan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“Pasti semua daerah akan mengalami situasi yang sama. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus menyampaikan ini kepada pemerintah,” tegasnya.
Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI akan terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap proses pembahasan fiskal nasional, mengingat anggota DPR juga merupakan representasi dari daerah pemilihan masing-masing.
Sementara itu, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumatera Selatan dalam forum tersebut memaparkan berbagai potensi peningkatan pendapatan daerah, termasuk sektor migas dan optimalisasi dana transfer pusat.
Menutup pertemuan, Misbakhun menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses formal pembahasan kebijakan fiskal di DPR RI (red)
Berita terkait
