JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mahdalena, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan sosial nasional. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk mengantisipasi fenomena penyusutan kelas menengah atau shrinking middle class yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Mahdalena, sebagian besar kelas menengah Indonesia berada pada kategori menengah bawah yang rentan turun menjadi kelompok miskin akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat.
“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kantong-kantong kelas menengah kita sedang mengalami penurunan kelas secara struktural. Pemerintah harus hadir memperluas jaring pengaman sosial agar kelompok rentan ini tidak jatuh ke jurang kemiskinan,” ujar Mahdalena, Senin (22/6/2026).
Legislator asal Bima itu menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya suku bunga acuan telah menggerus daya beli masyarakat. Kondisi tersebut bahkan memaksa banyak keluarga mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Mereka terjebak dalam fenomena missing middle, terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial reguler, tetapi terlalu miskin untuk bertahan menghadapi inflasi tanpa intervensi negara,” katanya.
Mahdalena juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan energi di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia. Ia berharap harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan agar inflasi bahan pokok dapat ditekan.
“Jangan sampai kenaikan harga bahan pokok semakin memukul pendapatan siap pakai masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Mahdalena mendorong pelaku ekonomi informal di desa-desa diintegrasikan ke dalam ekosistem koperasi desa dan rantai pasok program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut dapat menciptakan kepastian pendapatan bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang stabil harus dirasakan di dompet rakyat. Jika kelas menengah bawah terus melemah, ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas sosial dan politik nasional,” pungkas Mahdalena (red)
Berita terkait
