JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Politisi PKB itu menilai PT PLN (Persero) belum memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami masyarakat terkait penyebab sebenarnya dari gangguan listrik yang berulang.
Menurut Gus Rivqy, pernyataan yang disampaikan PLN justru menimbulkan kebingungan di tengah publik. Hingga kini, masyarakat masih belum memperoleh kejelasan apakah pemadaman tersebut murni disebabkan gangguan teknis atau berkaitan dengan pasokan batu bara.
“Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah,” kata Gus Rivqy di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
“Dan sampai sekarang juga belum dijelaskan secara terang apakah persoalannya bersifat teknis atau memang terkait pasokan batu bara,” sambung Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu.
Legislator Fraksi PKB tersebut mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat di berbagai daerah mengenai pemadaman listrik mendadak yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, dalam sejumlah kasus, durasi pemadaman berlangsung cukup lama sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi.
“Saya mendapat laporan dari banyak sekali konstituen yang mengeluhkan pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?” tegasnya.
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik membawa dampak yang luas. Tidak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga, gangguan pasokan listrik juga berdampak pada sektor usaha, layanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, ia mendesak PLN untuk memperkuat langkah mitigasi dan sistem antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut diminta memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang cepat, jelas, dan transparan.
“Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal,” ujarnya.
Gus Rivqy berharap persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi PLN agar kualitas pelayanan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan penyedia listrik nasional tetap terjaga (red)
Berita terkait
