JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya harus tepat sasaran, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, perbaikan tata kelola Program MBG yang saat ini dilakukan pemerintah harus mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG ini yang dikelola oleh BGN, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan kelompok prioritas harus diutamakan sebagai penerima manfaat,” ujar Muhaimin Iskandar.

Cak Imin menilai keberadaan DTSEN menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi manfaat program berjalan lebih tepat, akurat, dan terukur. Dengan demikian, masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa program tersebut juga harus sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Karena itu, MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program bantuan pangan semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar penguatan ekonomi masyarakat.

“Penerima manfaat MBG harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Selain itu, program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua Umum PKB tersebut menekankan pentingnya membangun rantai ekonomi baru melalui Program MBG. Menurutnya, program unggulan pemerintah ini berpotensi menciptakan peluang usaha baru sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausahawan baru.

“Salah satu ekosistem yang paling penting dibentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari proses MBG,” tegasnya.

Cak Imin optimistis penyempurnaan tata kelola yang dilakukan pemerintah akan memperkuat efektivitas Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Ia meyakini kombinasi antara tata kelola yang baik, data yang akurat, dan kolaborasi lintas kementerian akan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Saya yakin program ini akan sukses. Dengan tata kelola yang semakin baik, saya akan terus mendukung dan membantu pelaksanaan MBG secara sungguh-sungguh,” pungkas Muhaimin Iskandar.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar (red)