JAKARTA, BERITA SENAYAN – Politisi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, mengingatkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia akan sulit berkembang jika perempuan tidak memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik.
Menurut Adde, isu keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh hanya diukur dari jumlah kursi yang berhasil diraih. Yang lebih penting adalah memastikan perempuan memiliki akses yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan dan menentukan arah kebijakan publik.
“Diskusi mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya soal keanggotaan, tetapi juga keterwakilan dalam kepemimpinan struktur parlemen,” ujar Adde dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menilai masih banyak hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Mulai dari stereotip mengenai kemampuan memimpin, tuntutan sosial terkait peran keluarga, hingga keterbatasan akses terhadap jaringan politik yang selama ini didominasi laki-laki.
Karena itu, Adde menegaskan bahwa upaya memperkuat peran perempuan di parlemen harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberadaan perempuan dalam posisi strategis akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
“Melindungi partisipasi perempuan dalam politik bukanlah isu sektoral. Ini menyangkut kualitas demokrasi, legitimasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Adde juga mendorong terbentuknya kolaborasi lintas partai politik di antara legislator perempuan. Ia menilai kerja sama tersebut dapat memperkuat perjuangan kebijakan yang berpihak pada perempuan sekaligus membuka peluang lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di masa depan.
Menurutnya, parlemen harus menjadi motor perubahan dalam menghapus berbagai norma sosial yang masih membatasi keterlibatan perempuan dalam politik. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR dapat digunakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan gender.
Pernyataan Adde sejalan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI dalam beberapa periode terakhir. Pada periode 2024–2029, jumlah anggota DPR perempuan mencapai 127 orang atau sekitar 21,9 persen dari total anggota DPR, angka tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia.
Meski demikian, Adde menilai peningkatan jumlah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan peran perempuan dalam struktur kepemimpinan parlemen.
Baginya, demokrasi yang sehat bukan hanya soal hadirnya perempuan di ruang politik, tetapi juga memastikan suara dan perspektif perempuan benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan negara (red)
Berita terkait
