JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi minyak goreng menyusul dugaan praktik mafia pangan yang disebut menjadi pemicu kenaikan harga di pasaran.
Rina menilai praktik mafia pangan tidak hanya berdampak pada lonjakan harga minyak goreng, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional jika terus dibiarkan tanpa penindakan tegas.
“Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka pemerintah harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas rumah tangga hingga pelaku usaha kecil. Karena itu, kenaikan harga yang tidak terkendali akan semakin membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Rina menyebut praktik penimbunan, manipulasi distribusi, hingga permainan pasokan dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng.
“Ketika harga minyak goreng naik, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil, pedagang gorengan, UMKM, dan pelaku usaha makanan. Negara harus hadir melindungi rakyat,” katanya.
Legislator asal Jawa Barat itu juga mengingatkan bahwa mafia pangan dapat merusak tata kelola distribusi pangan nasional serta memicu inflasi yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat.
Ia pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi minyak goreng dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau di seluruh daerah.
“Pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan tata kelola minyak goreng sulit dikendalikan akibat dugaan ulah mafia pangan yang bermain dalam distribusi dan pasokan komoditas tersebut (red)
Berita terkait
