JAKARTA, BERITA SENAYAN — Perombakan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari pengamat politik Adi Prayitno.
Adi menilai reshuffle tidak seharusnya berhenti pada pergantian personel di sejumlah posisi strategis. Menurut dia, perubahan komposisi pejabat harus diikuti dengan perbaikan kinerja pemerintahan.
“Semoga makin memperbaiki kinerja pemerintah, bukan hanya ganti pemain,” ujar Adi sebagaimana dikutip dari RMOL, Kamis (1/10/2026).
Direktur Parameter Politik Indonesia itu juga menyoroti harapan publik agar pergantian pejabat dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi figur-figur yang selama ini mendapat sorotan.
Adi Prayitno Soroti Efek Reshuffle terhadap Kinerja Pemerintah
Menurut Adi, ukuran keberhasilan reshuffle bukan semata-mata dilihat dari siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari kabinet.
Hal yang lebih penting adalah kemampuan pejabat baru menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program yang efektif dan memberikan hasil bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi setelah Presiden Prabowo melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan pada Kamis (1/10/2026).
Dalam perombakan tersebut, sejumlah posisi menteri koordinator, menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga, hingga institusi negara mengalami perubahan.
Adi menggarisbawahi bahwa publik memiliki ekspektasi terhadap pejabat baru yang ditunjuk. Karena itu, pergantian personel harus menghasilkan perubahan yang dapat terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Publik berharap menteri kontroversial diganti biar tak jadi beban bagi pemerintah,” tegasnya.
Menurut Adi, harapan tersebut menunjukkan bahwa reshuffle juga berkaitan dengan upaya pemerintah merespons berbagai sorotan publik terhadap kinerja maupun pernyataan sejumlah pejabat.
Dengan komposisi baru, tantangan berikutnya berada pada kemampuan para pejabat menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing.
Efektivitas kerja pejabat baru menjadi hal yang akan diperhatikan publik, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah Posisi Strategis Berubah, Suyudi Jadi Kapolri
Dalam reshuffle tersebut, Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil telah resmi dilantik Presiden Prabowo pada Kamis (1/10/2026).
Sugiono juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menggantikan Pratikno. Sementara posisi Menteri Luar Negeri dipercayakan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir.
Di bidang politik dan keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Djamari Chaniago.
Muhammad Sarmuji juga ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara Dradjad Hari Wibowo mendapat posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Perubahan besar juga terjadi di tubuh Polri. Presiden Prabowo melantik Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Dedy Prasetyo.
Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo berpindah tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurachman.
Komjen Pol Dedy Prasetyo selanjutnya dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Selain itu, Presiden Prabowo melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2026–2031.
Dalam kesempatan yang sama, Listyo Sigit Prabowo menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna atas pengabdiannya sebagai Kapolri selama periode 2021–2026. Sementara Dedy Prasetyo menerima Bintang Mahaputera Adipradana.
Rangkaian pergantian tersebut kini menempatkan para pejabat baru pada posisi strategis untuk menjalankan agenda pemerintahan.
Bagi Adi Prayitno, tantangan utama setelah reshuffle adalah memastikan perubahan komposisi tersebut benar-benar diikuti peningkatan kinerja.
Publik pada akhirnya akan melihat sejauh mana para pejabat baru mampu menjalankan mandat, memperbaiki pelayanan pemerintahan, serta menjawab persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Dengan demikian, reshuffle bukan hanya menjadi momentum pergantian nama di sejumlah jabatan, tetapi juga akan diuji melalui hasil kerja pemerintahan setelah komposisi baru mulai menjalankan tugasnya,”pungkasnya (red)
Berita terkait
