JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, menilai rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal IV 2026 dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Asep, bantuan kepada pekerja tidak seharusnya dipandang hanya sebagai bantuan tunai jangka pendek. Perputaran dana yang diterima pekerja diharapkan dapat ikut menggerakkan konsumsi rumah tangga, perdagangan, hingga usaha mikro di berbagai daerah.
“Kami menyambut baik rencana pemerintah kembali memberikan BSU. Dalam kondisi daya beli yang perlu dijaga, bantuan ini menjadi bantalan penting bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan harian,” ujar Asep Romy di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Asep Romy Soroti Dampak BSU terhadap Daya Beli
Asep menanggapi komitmen pemerintah yang mengalokasikan anggaran hampir Rp12 triliun untuk 13,3 juta pekerja terdampak.
Setiap pekerja disebut akan menerima BSU sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp900 ribu yang disalurkan secara bertahap.
Menurut Asep, penyaluran tersebut memiliki arti penting di tengah kebutuhan menjaga konsumsi rumah tangga pekerja. Dana yang diterima masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Karena itu, ia berharap BSU tidak berhenti pada aspek penyaluran bantuan kepada penerima. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak ekonomi yang muncul setelah bantuan diterima pekerja.
“BSU harus menjadi bagian dari skema besar menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga secara nasional. Dampak ekonomi BSU diharapkan berputar positif hingga ke tingkat pedagang kecil di akar rumput,” pungkas Asep.
Legislator asal Jawa Barat tersebut menilai peningkatan konsumsi masyarakat dapat memberikan efek lanjutan bagi pelaku usaha, terutama sektor perdagangan eceran dan usaha mikro yang sangat bergantung pada belanja harian masyarakat.
Dengan demikian, BSU diharapkan tidak hanya menjadi bantalan bagi pekerja, tetapi juga ikut menjaga perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
Asep mengatakan kebijakan bantuan pemerintah perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima sekaligus dampaknya terhadap perekonomian secara lebih luas.
Penyaluran BSU Diminta Transparan dan Mudah Diakses
Meski menyoroti dampak ekonomi, Asep tetap mengingatkan pemerintah agar mekanisme penyaluran BSU dilakukan secara transparan.
Ia meminta pemerintah menjelaskan kriteria penerima, sumber data, serta mekanisme verifikasi sejak awal sehingga masyarakat memahami persyaratan program tersebut.
“Pemerintah harus transparan sejak awal mengenai kriteria penerima, sumber data, dan mekanisme verifikasi. Aturan teknis dan rute pengaduan harus jelas agar tak memicu kebingungan warga,” katanya.
Asep juga meminta pemerintah segera menyampaikan kriteria resmi BSU 2026 kepada publik. Menurutnya, informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan ketentuan penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah perlu memberikan kepastian kriteria resmi BSU 2026 dan jangan biarkan publik menggunakan asumsi tahun lalu. Kepastian informasi penting agar tak terjadi simpang siur di lapangan,” tegas Asep Romy.
Selain itu, validasi data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah maksimal perlu dilakukan secara cermat.
“Yang kita inginkan sederhana, bantuan benar-benar diterima pekerja yang berhak tanpa ada kebocoran. Jangan sampai ada buruh yang memenuhi syarat justru terlewat dari pendataan,” ucapnya.
Asep juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan kanal pengaduan terpadu yang responsif dan mudah dijangkau masyarakat.
“Pengawasan penyaluran BSU harus diperketat seiring besarnya anggaran yang dikucurkan negara. Kanal pengaduan publik harus disiapkan agar setiap masalah teknis penerima bisa diselesaikan cepat,” urainya.
Menurut Asep, jika penyaluran dilakukan dengan tepat dan transparan, BSU dapat memberikan manfaat ganda. Selain membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, program tersebut berpotensi menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan program BSU 2026 berjalan dengan mekanisme yang jelas, pengawasan memadai, serta orientasi pada manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat (red)
Berita terkait
