JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kepadatan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek pada jam sibuk menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim. Ia mendorong pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) segera menambah kapasitas angkutan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penumpang.
Menurut Rivqy, kepadatan KRL tidak semestinya terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Pertumbuhan pengguna transportasi massal berbasis rel perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas layanan.
“Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Pengguna KRL Tembus 1,1 Juta Per Hari
Rivqy menyoroti tingginya jumlah pengguna KRL Jabodetabek yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disebutnya berasal dari KAI, rata-rata pengguna KRL Jabodetabek saat ini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari. Pada kondisi tertentu, jumlah tersebut bahkan dapat mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari.
Angka tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis rel untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegasnya.
Menurut Rivqy, KRL Jabodetabek memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat perkotaan. Layanan tersebut menghubungkan kawasan permukiman dengan berbagai pusat aktivitas, mulai dari tempat kerja, institusi pendidikan, kawasan perdagangan hingga layanan publik.
Selain itu, KRL menjadi salah satu pilihan transportasi yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas KRL dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat urban.
Impor KRL Harus Hitung Manfaat dan Risiko
Rivqy juga menyoroti kemungkinan pemerintah melakukan impor KRL untuk menambah kapasitas armada. Menurutnya, apabila opsi impor dipilih, pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah rangkaian yang dapat didatangkan dan seberapa cepat armada tersebut tiba di Indonesia.
Perhitungan harus mencakup manfaat, risiko, serta biaya selama kereta digunakan.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” katanya.
Rivqy meminta aspek keselamatan dan kelaikan teknis menjadi pertimbangan utama apabila penambahan armada dilakukan. Kereta yang didatangkan harus sesuai dengan kondisi infrastruktur yang sudah tersedia serta dapat beroperasi dengan sistem persinyalan yang digunakan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhitungkan ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan armada dalam jangka panjang.
Menurut Rivqy, penambahan armada tidak akan menyelesaikan persoalan apabila aspek pemeliharaan dan kesiapan teknis tidak berjalan secara memadai.
Industri Perkeretaapian Nasional Jangan Terpinggirkan
Di sisi lain, Rivqy meminta opsi impor tidak mengabaikan kemampuan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, kebutuhan penambahan armada harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekosistem transportasi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, keputusan terkait pengadaan kereta perlu mempertimbangkan hubungan antara kebutuhan jangka pendek untuk mengurangi kepadatan dengan penguatan kapasitas industri dalam negeri.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar peningkatan layanan transportasi publik dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kemampuan nasional.
Rivqy menegaskan bahwa solusi atas kepadatan KRL tidak semata-mata berupa penambahan jumlah rangkaian. Peningkatan kapasitas harus dibarengi dengan standar keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kesiapan sistem pendukung.
“Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” kata legislator asal Jawa Timur tersebut.
Rivqy mendorong pemerintah dan KAI tidak hanya merespons kepadatan yang terjadi saat ini, tetapi juga menghitung kebutuhan transportasi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan kawasan perkotaan dan mobilitas masyarakat dapat terus meningkatkan permintaan terhadap transportasi massal.
Karena itu, perencanaan kapasitas KRL perlu dilakukan secara lebih panjang agar pertumbuhan jumlah pengguna tidak selalu diikuti dengan kepadatan pada jam sibuk.
Menurut Rivqy, penambahan kapasitas yang direncanakan dengan mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan, infrastruktur, perawatan, serta industri nasional dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan KRL Jabodetabek (red)
Berita terkait
