JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak berhenti pada penyusunan regulasi dalam menjamin keselamatan personel penanggulangan bencana. Menurutnya, seluruh aturan perlindungan petugas harus diterapkan secara nyata, terutama dalam operasi berisiko tinggi seperti pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kecelakaan helikopter pemadam karhutla Eurocopter EC225LP Super Puma dengan registrasi VH-HGM di perairan Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026).
Insiden saat manuver pengambilan air menggunakan bambi bucket tersebut mengakibatkan Helicopter Landing Officer (HLO), Yayan Supyansuri, gugur.
Mahdalena menilai peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan personel, pengawasan operasi, dan penerapan standar keselamatan dalam setiap misi penanggulangan bencana.
Mahdalena Ungkap Sejumlah Aturan Keselamatan Petugas BNPB
Mahdalena mengingatkan bahwa BNPB telah memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur keselamatan dan perlindungan petugas kebencanaan.
Di antaranya Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), yang mengamanatkan pemenuhan jaminan keamanan dan keselamatan personel serta sarana perlindungan diri bagi petugas.
Selain itu, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana mengatur keberadaan Safety Officer. Petugas ini memiliki tanggung jawab melakukan penilaian risiko dan memastikan operasi dihentikan apabila kondisi dinilai membahayakan keselamatan personel.
Mahdalena juga menyebut Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan dan Petugas Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari landasan perlindungan petugas.
“Regulasi keselamatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Semua ketentuan harus benar-benar diterapkan, mulai dari pemetaan risiko, perlindungan personel, hingga pengawasan kelaikan peralatan dan armada,” ujarnya.
Operasi Karhutla Harus Utamakan Keselamatan Pilot dan Kru
Selain penerapan regulasi, Mahdalena meminta pemerintah dan BNPB memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek keselamatan penerbangan dalam operasi pemadaman karhutla.
Ia mendorong audit kelaikan terbang (airworthiness) secara independen terhadap helikopter yang digunakan dalam misi tersebut. Armada sejenis yang memiliki potensi risiko juga perlu dievaluasi dan, apabila diperlukan, dihentikan sementara operasionalnya hingga dinyatakan laik terbang.
Mahdalena turut menyoroti pentingnya pengaturan jam tugas penerbangan (flight duty period) bagi pilot dan kru. Pembatasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kelelahan fisik atau fatigue, khususnya ketika petugas menghadapi paparan asap pekat, medan sulit, serta jarak pandang terbatas.
“Keselamatan nyawa para petugas di garis depan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun. Negara harus memastikan setiap operasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat,” tegasnya.
Ia menambahkan, perlindungan maksimal harus diberikan kepada seluruh personel yang menjalankan tugas di lapangan. Evaluasi dan pengawasan yang konsisten diperlukan agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan tidak kembali menimbulkan korban jiwa.
“Negara dan BNPB wajib memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa di garis depan penanggulangan bencana. Jangan sampai ada korban jiwa berikutnya akibat kelalaian dalam pengawasan dan penerapan standar keselamatan,” pungkas Mahdalena (red)
Berita terkait
