JAKARTA, BERITA SENAYAN – Rencana pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi membutuhkan anggaran sekitar Rp302 triliun. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut angka tersebut masih menjadi proyeksi awal yang perlu dimatangkan pemerintah dan DPR.
Said menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara kebutuhan untuk perguruan tinggi diproyeksikan sekitar Rp92 triliun.
“Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun,” kata Said dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Said menegaskan angka Rp302 triliun belum menjadi angka final. Pemerintah bersama DPR masih perlu melakukan pemetaan lebih rinci mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis.
Perhitungan tersebut nantinya perlu melihat biaya yang dibutuhkan setiap siswa, cakupan sekolah yang masuk program, hingga skema pembiayaan untuk perguruan tinggi.
Karena itu, Said menilai program pendidikan gratis tidak dapat langsung diterapkan secara menyeluruh tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan anggaran dan tata kelolanya.
Banggar Siapkan Pilot Project Rp5 Triliun
Sebagai tahap awal, Banggar DPR menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan pilot project pendidikan gratis. Program percontohan tersebut diprioritaskan bagi jenjang SD dan SMP. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi sasaran yang direkomendasikan.
“Yang Rp5 triliun khusus pilot project. Rekomendasi Banggar, prioritasnya di daerah 3T,” tutur Said.
Menurutnya, pilot project dibutuhkan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan riil program sebelum memperluas cakupan pendidikan gratis ke jenjang yang lebih tinggi.
Said mengatakan penerapan pendidikan gratis secara penuh membutuhkan persiapan yang matang. Ia mengingatkan, program dengan cakupan sangat luas berpotensi menghadirkan persoalan baru apabila mekanisme pembiayaan dan tata kelolanya tidak disiapkan sejak awal.
Karena itu, pelaksanaan secara bertahap dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi program sebelum memperluas penerima manfaat.
“Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap,” ujarnya.
Target 2028 Tidak Langsung 100 Persen
Said menargetkan pendidikan gratis dapat mulai direalisasikan secara lebih luas pada 2028. Namun, ia tidak memproyeksikan seluruh penerima manfaat langsung mendapatkan cakupan penuh pada tahap awal.
Menurut Said, cakupan penerima manfaat pada 2028 dapat berada di kisaran 60 hingga 75 persen. Setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian, cakupan tersebut dapat diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.
“Katanya di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap,” kata Said.
Ia menekankan pendekatan bertahap diperlukan agar pelaksanaan program tetap menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Selain kebutuhan pembiayaan siswa, Said mengingatkan adanya perubahan kebijakan yang juga perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
Salah satunya berkaitan dengan rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat. Perubahan kewenangan tersebut berpotensi memengaruhi pola penganggaran pendidikan dalam APBN.
Karena itu, desain pendidikan gratis perlu memperhitungkan bukan hanya biaya pendidikan peserta didik, tetapi juga kebutuhan sumber daya manusia dan tata kelola tenaga pendidik.
Untuk jenjang perguruan tinggi, Said mengatakan pemerintah dan DPR masih perlu membahas skema yang paling sesuai. Salah satu hal yang dapat dikaji adalah pemanfaatan atau perluasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung kebijakan pendidikan tinggi.
“Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa,” katanya.
Pembahasan tersebut menjadi penting karena kebutuhan anggaran pendidikan tinggi sendiri diperkirakan mencapai sekitar Rp92 triliun.
Sekolah Swasta Masih Jadi Pertanyaan
Said juga menyoroti persoalan cakupan sekolah yang akan masuk dalam program pendidikan gratis. Perhitungan sekitar Rp210 triliun untuk SD hingga SMA saat ini menggambarkan kebutuhan secara keseluruhan. Namun, pemerintah masih perlu menentukan bagaimana posisi sekolah swasta dalam kebijakan tersebut.
“Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif,” pungkasnya.
Pertanyaan mengenai sekolah swasta menjadi salah satu aspek yang perlu dijawab sebelum program pendidikan gratis diterapkan secara lebih luas.
Dengan kebutuhan sementara mencapai sekitar Rp302 triliun, Said menegaskan pemerintah dan DPR masih memiliki pekerjaan untuk menyusun desain program secara lebih komprehensif.
Pilot project senilai Rp5 triliun akan menjadi salah satu tahap awal untuk menguji pelaksanaan pendidikan gratis, khususnya bagi SD dan SMP di wilayah 3T.
Hasil pelaksanaan tahap awal tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan perluasan program ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
Dengan pendekatan bertahap, pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyesuaikan cakupan pendidikan gratis dengan kemampuan anggaran sekaligus memastikan tata kelola program dapat berjalan sebelum diperluas secara nasional (red)
Berita terkait
